Rencana Gedung DPR Rp1.8 T Sebaiknya Dibatalkan

Jakarta, NU Online
Rencana DPR RI untuk membangun gedung baru senilai Rp1.8 T sebaiknya dibatalkan. Sebab, dalam pembangunan gedung sebesar gedung parlemen seharusnya mempunyai grand design-master plan terlebih dahulu.

Bahkan desain gedung ini seharusnya disayembarakan ke masyarakat agar semua komponen bangsa ini terlibat secara demokratis, sebelum DPR RI dan pemerintah menetapkan anggaran. Anggaran Rp 1.8 T itu sudah masuk ke dalam APBN-P 2010.<>

”Saya kaget dengan Rp1.8 T dan itu sudah direncanakan tahun 2007. Padahal DPR belum pernah memiliki grand design. Seharusnya grand design itu proyeksinya 50-100 tahun ke depan, tandas Darul Siska mantan Ketua Tim Pengarah Penyusunan Grand Design Gedung DPR RI di Gedung DPR/MPR RI pada Jumat (14/5/2010) bersama pengamat politik Sabastian Salang (Formappi), Asri Anas (DPD RI), dan Muslim anggota Panja Pembangunan Gedung DPR.

Karena itu ia meminta agar rencana itu batalkan dulu Rp1.8 T, dan selanjutnya undang IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan konsultan pembangunan, melakukan sayembara dan workshop agar seluruh komponen masyarakat ini terlibat secara demokratis.

Beberapa LSM juga sudah diundang oleh Setjen DPR RI, tapi menolak karena khawatir dijadikan alat legitimasi oleh DPR untuk mendukung rencana pembangunan gedung Rp1.8 T tersebut. Benar kata Sabastian Salang tidak lama kemudian heboh berita pembangunan gedung DPR Rp1.8 T.

Faktanya masyarakat dibohongi dua hal oleh DPR, yaitu tidak adanya grand design dan hanya satu gedung yang akan dibangun. Padahal yang namanya parlemen itu terdiri dari DPR, MPR dan DPD RI.

“Gedungnya seperti apa yang akan dibangun? Jadi, aneh kalau DPR mengesahkan Rp1.8 T tanpa ketidakjelasan perencanaan pembangunan itu sendiri. Ini ngawur dan persetujuan itu merugikan rakyat karena tidak terkait dengan rakyat. Selain itu tidak ada alasan mendesak perlunya gedung baru,” tutur Sabastian.

Sebagai anggota Tim 16 pembangunan gedung parlemen dari Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPD RI Asri Anas mengakui jika DPR belum memiliki grand design dan belum ada kesepakatan mengenai grand design tersebut.

Karena itu DPD RI tidak bisa menandatangani begitu saja rencana pembangunan gedung parlemen tersebut sebelum ada grand designnya. “Jadi, DPD belum ada deal-deal dengan DPR RI,” kata anggota DPD RI asal Dapil Sulawesi Barat ini.

Yang pasti kata Muslim, gedung nusantara I DPR RI saat ini melebihi kapasitas. Dulu dirancang dengan 450 anggota DPR dan sekarang sudah 560 anggota dewan. Ditambah lagi dengan tenaga ahli (TA) 560 orang dan asisten pribadi sebanyak 560 orang, belum lagi karyawan yang lain. Sehingga sekarang ini yang menempati gedung Nusantara I DPR RI itu sebanyak 2500 orang.

Dengan kinerja dewan sekarang ini, jelas melebihi kapasitas. Dan, kalau dibiarkan kita tidak tahu nasibnya ke depan. “Soal pembangunan ini hanya belum ada kesepahaman. Karena perlunya Panja pembangunan gedung DPR tersebut dan saya mendukung proyeksinya untuk 50-100 tahun ke depan,” ujar Muslim. (mnf)