PWNU Jatim: Pemerintah Tak Perlu Intervensi NU

Surabaya, NU Online
Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur KH Miftachul Akhyar menyatakan, pemerintah beserta seluruh jajaran birokrasinya semestinya tidak perlu mengintervensi NU. Birokrat dan pejabat pemerintah yang berasal dari NU juga mestinya tidak melakukan rangkap jabatan sebagai pimpinan NU atau badan Otonomnya.

"Saya setuju sekali jika birokrat dari NU tidak boleh rangkap jabatan menjadi pimpinan NU atau badan otonomnya. Saya berharap Muktamar ke-32 NU Makasar pada pertengahan Maret 2010 nanti akan membahasnya," terang Miftachul Akhyar di Surabaya, Kamis (12/11).<>

Menurut Miftachul Akhyar, ada skenario besar yang ingin mengacak-acak organisasi NU. hal ini dapat diindikasi dari terlalu banyaknya intervensi pemerintah, di setiap tingkatan, kepada NU.

Lebih lanjut, Miftachul Akhyar menyatakan, PWNU Jatim akan mengusulkan agar dalam Muktamar ke-32 NU nanti membahas mengenai rangkap jabatan bagi pimpinan kepengurusan di NU atau badan otonomnya. Selain itu, PWNU Jatim juga akan mengusulkan para pimpinan Banom harus mendapat rekomendasi dan persetujuan dari pengurus NU setempat.

"Jika tingkat PP ya harus direkom persetujuan dari PBNU. Jika PW, ya harus ada rekomendasi dari PWNU setempat," tandas Miftachul Akhyar.

Terkait rangkap jabatan, sebelumnya Pengurus Pusat Muslimat NU juga mengusulkan agar pimpinan NU dan badan otonom (Banom) di bawah naungan NU tidak merangkap jabatan publik. Perangkapan jabatan ini dinilai rawan menyebabkan agenda organisasi terbengkalai, selain itu dikhawatirkan intervensi pemerintah terhadap NU akan semakin besar.

Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa di Surabaya Rabu (11/11) mengatakan, usulan ini akan disampaikan dalam Muktamar NU ke-32 di Makassar, Maret 2010 mendatang. (min/nam)