PMII: Pemerintah Belum Optimal Berantas Korupsi

Jakarta, NU Online
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menilai pemerintah belum optimal dalam upaya memberantas korupsi karena pelaksanaannya belum menyeluruh dan belum menyentuh kasus-kasus besar seperti skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang merugikan negara triliunan rupiah.

"Gerakan pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah juga belum menyentuh instansi-instansi yang selama ini disorot masyarakat luas, seperti institusi pajak dan bea cukai," kata Wakil Sekjen PB PMII Zainal Abidin di Jakarta, Selasa.

Terkait kedua institusi itu, kata Zainal, pemerintah seharusnya melakukan langkah proaktif dan mengumumkan hasil pemeriksaannya ke masyarakat, bukan seperti yang terjadi saat ini di mana pemerintah dan institusi terkait malah meminta masyarakat menyodorkan bukti, bahkan tak jarang seseorang yang menyuarakan adanya dugaan korupsi di kedua intitusi itu justru disomasi.

PMII, katanya, tidak menutup mata terhadap sejumlah langkah pemberantasan korupsi yang dilakukan pemerintah seperti pada kasus suap yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU)  Mulyana W Kusumah pada staf Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta dugaan korupsi di tubuh lembaga penyelenggara Pemilu itu yang sejak beberapa waktu lalu terus menghiasi pemberitaan media massa.

Namun, katanya, PMII tetap saja melihat gerakan pemberantasan korupsi belum dilakukan secara sungguh-sungguh di lembaga yang lain meski Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah menyatakan akan melakukan "pembersihan" di seluruh lembaga negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang akan dimulai dari kantor kepresidenan.

Oleh karena itu, kata Zainal, dalam Kongres XV PMII yang akan dilaksanakan di Cipayung, Bogor, 26-31 Mei mendatang pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah dalam pemberantasan korupsi yang selanjutnya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi.

"Setelah melakukan evaluasi kami akan menentukan sikap apakah akan mendukung gerakan pemerintah dalam memberantas korupsi atau menyampaikan mosi tidak percaya pada gerakan itu. Yang jelas kami akan tersu mengkritisi langkah pemerintah," kata Zainal yang juga ketua panitia kongres.

Selain soal korupsi, Kongres XV PMII yang akan diikuti oleh 17 Koordinator Cabang dan 2001 juga akan membahas strategi organisasi, terutama menyangkut pengkaderan. Menurut Zainal, PMII berkeinginan di masa depan kadernya tidak hanya berkonsentrasi di bidang politik tapi juga di sejumlah bidang kehidupan lainnya.

Dalam kongres nanti juga akan dilakukan pergantian kepengurusan PMII, termasuk pemilihan ketua umum. Saat ini tercatat 11 nama muncul sebagai kandidat, yakni Endang Syarifuddin, Umar Sadad Hasibuan, Isra P Pramulya, Heri Harianto, Badik Z Masnur, Abdullah Mas’ud, Andi Sutomo, Mustafid, Zainul, Alviantoni, dan Rifai Darus.(ant/mkf)