Ide ketua PBNU KH Hasyim Muzadi untuk menyatukan kembali partai-partai berbasis NU ternyata bertepuk sebelah tangan. Meskipun tidak lolos dalam Parliamentary Threshold (PT), yang artinya tidak bisa menempatkan wakilnya di Senayan, PKNU akan tetap mempertahankan eksistensinya.
“PKNU akan dipertahankan, karena kita ada di DPRD di setiap propinsi. Perolehan kursi DPRD kita jumlahnya sudah 225. Ini eksis di bawah, meskipun tidak ada di Senayan,” kata Ketua Umum PKNU Khoirul Anam kepada NU Online seusai bertemu dengan KH Hasyim Muzadi di gedung PBNU, Senin (26/5).<>
Upaya penggabungan tersebut dinilainya sulit diwujudkan karena ada berbagai hal yang akan dipersoalkan dan timbulnya keruwetan diantara partai-partai yang akan bergabung. Perpecahan dalam partai NU menurutnya lebih kecil dibandingkan dengan partai lain seperti PBB atau merupakan transformasi dari Masyumi dengan lambang bulan bintang dan PNI yang saat ini juga sudah sangat banyak yang semuanya juga menggunakan simbol banteng.
“Kalau di NU kan hanya ada PKB dan PKNU, yang penting bagaimana caranya eksis dan meraup suara NU yang begitu besar dan ada di mana-mana,” terangnya.
Meskipun terpecah, Cak Anam berpendapat, jika digarap dengan serius, potensi suara berbasis Nahdliyyin masih sangat tinggi. “Kalau kita pakai patokan pemilu 1971 kan NU dapat 18 persen, kalau ini bisa diambil kembali kan bagus, belum lagi yang lain, warga NU kan terus bertambah jumlahnya,” tegasnya.
Anam berpendapat pemilu 2009 yang merupakan pemilu terburuk setelah reformasi ini tidak bisa menjadi ukuran perolehan suara. Ia menunjukkan selisih antara pemilih terdaftar sebanyak 171 juta yang kemudian secara tiba-tiba jumlahnya berubah menjadi 175 juta yang berpotensi merugikan perolehan suara PKNU.
Ia juga mencontohkan, di satu kabupaten dengan perolehan suara yang signifikan berdasarkan dokumentasi yang diperoleh dari formulir C1, ternyata di tingkat kabupaten suaranya menjadi nol karena tidak ada saksi. “Jadi pemilu kali ini tidak bisa jadi ukuran, ini pemilu paling buruk dan kita tidak percaya,” tegasnya.
Meskipun tidak ada hubungan formal antara NU dan PKNU, Anam meyakinkan PKNU akan mampu menjadi saluran politik warga NU karena adanya sinergi kultural. “Kalau PKNU kan jelas, kiai aksesnya jelas ke NU, meskipun secara organisasi tidak ada hubungan, sinergi kultural dan ideologisnya sama, tetapi tidak dalam bentuk formal,” terangnya. (mkf)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
3
Gus Yahya Dorong Kiai Muda dan Alumni Pesantren Aktif di Organisasi NU
4
MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Perusahaan Swasta, dan Organisasi yang Dibiayai Negara
5
Pemerintah Perlu Beri Perhatian Serius pada Sekolah Nonformal, Wadah Pendidikan Kaum Marginal
6
KH Kafabihi Mahrus: Tujuan Didirikannya Pesantren agar Masyarakat dan Negara Jadi Baik
Terkini
Lihat Semua