Pemerintah Sebaiknya Segera Akui Kemerdekaan Kosovo

Jakarta, NU Online
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menyatakan sebaiknya pemerintah Indonesia segera mengakui kemerdekaan Kosovo dari Serbia agar masyarakat muslim di sana bisa hidup damai dan dapat membangun negerinya.

Kosovo diperintah oleh misi PBB sejak pertengahan 1999, ketika bom-bom Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menghalau pasukan Serbia yang setia pada almarhum Presiden Slobodan Milosevic yang melakukan penumpasan brutal terhadap etnik Albania yang mayoritas Muslim di Kosovo.

Sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi juga menyatakan simpatinya atas kemerdekaan Kosovo yang dinilainya dapat mengatasi krisis kemanusiaan yang sudah terjadi selama satu dekade. PBNU juga akan mengundang para ulama Kosovo untuk mengikuti forum ICIS III Juli mendatang.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada Senin (18/2) menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia masih menunggu pembahasan di Dewan Keamanan (DK) PBB untuk menentukan sikap atas kemerdekaan Kosovo.

"Kami masih terus memantau situasi yang berkembang, tidak hanya pemerintah pusat di Eropa namun juga sebagai anggota tidak tetap DK PBB," kata Presiden, merujuk pada deklarasi kemerdekaan Kosovo, yang ditanggapi dengan sikap pro dan kontra oleh dunia internasional.

Sementara itu Menlu Hassan Wirajuda pernyataan tidak perlu tergesa-gesa ini jangan diartikan bahwa Pemerintah Indonesia menutup peluang untuk mengakui kemerdekaan Kosovo, karena pemerintah akan melihat Kosovo berdasarkan pengalaman dari lepasnya negara-negara bagian Yugoslavia lain seperti Slovenia, Bosnia, Kroasia, dan Montenegro.

"Kita melihat apakah pernyataan kemerdekaan itu akan menyelesaikan masalah, khususnya mengenai ketegangan atau konflik yang diharapkan tidak terjadi. Sejak awal kita mendorong penyelesaian kasus Kosovo dilakukan secara dialog dan negosiasi. Kita tidak inginkan ada konflik lain," katanya.

Pakar politik dan peneliti dari LIPI, Dr Hermawan Sulistio, di Jakarta, Rabu, menyatakanbahwa Kosovo adalah isu ’ethno nationalism’, bukan agama. Agama dipakai hanya sebagai instrumen perjuangan, bukan tujuan.

Bagi Hermawasan Sulistio, Kosovo sudah ’de facto’. "Cepat atau lambat, kita harus akui," tambahnya. Karena itu, lanjutnya, Indonesia sebaiknya ambil momentum sebelum ’telat’.

"Percayalah, (sikap kita) tidak akan berpengaruh terhadap (keutuhan) NKRI, sejauh kita bisa adil untuk Papua dan provinsi lainnya di Nusantara," kata Hermawan Sulistio meyakinkan. (mkf)