Jakarta, NU.Online
KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) menyarankan kepada Presiden Megawati untuk memprotes pemerintah AS terkait masuknya lima pesawat tempur Amerika Serikat (AS) F-18 yang bermanuver di kepulauan Bawean (Jatim) pada 3 Juli pukul 11.38 WIB.
"Saya sangat heran, sampai hari ini, sampai jam ini, pesawat F-18 Hornet milik AS ribut dengan pesawat TNI, pemerintah kok tidak protes kepada AS, padahal kejadian itu sudah jelas dan protes ’kan dapat diajukan kepada AS secara lembut," katanya di Surabaya, Sabtu.
<>Seusai memberi arahan kepada anggota FKB DPRD Jatim, ia mengemukakan hal itu menanggapi masuknya lima pesawat tempur F-18 Hornet milik Angkatan Laut AS di kawasan Bawean dengan manuver yang membahayakan penerbangan sipil, karena sebelumnya
tidak mengontak "traffic controller" terdekat di Surabaya.
Menurut Ketua Dewan Syuro DPP PKB itu, protes itu perlu dilakukan agar tercatat dalam hukum internasional, sebab pesawat Korean Airlines yang pernah dicurigai Rusia karena masuk ke wilayahnya tanpa izin akhirnya ditembak dengan meriam sehingga menewaskan 100 orang.
"Itu bukti protes juga, tapi kita tak perlu ribut-ribut,
karena kita dapat melakukan protes secara lembut dan santun. Yang jelas, protes kepada AS itu penting, karena kalau tidak ada protes tentu kita akan diremehkan negara lain," katanya.
Ditanya tentang makna dari kelambanan pemerintah melakukan protes kepada AS, mantan Ketua Umum PBNU itu justru balik bertanya dengan kalimat pendek, "Lho, ya... itu kenapa."
Dalam kesempatan itu, Gus Dur juga berkomentar tentang pesawat tempur Sukhoi asal Rusia yang proses pembeliannya menimbulkan polemik, apalagi ada yang berpendapat bahwa Megawati dalam hal pembelian itu sebenarnya hanya melanjutkan kebijakan pemerintahan
Gus Dur.
"Aneh, kalau ada anggapan pembelian Sukhoi itu diputuskan di zaman saya, karena hal itu sebenarnya kelanjutan dari kebijakan Pak Harto, sedangkan selama saya menjadi presiden tak pernah membicarakan soal Sukhoi," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Ir Akbar Tanjung di Makassar (3/7) menyatakan tidak ada yang perlu dikhawatirkan dengan Panja (Panitia Kerja) Sukhoi, karena pembelian pesawat tempur buatan Rusia oleh pemerintahan Megawati itu hanya melanjutkan rencana pemerintahan Gus Dur.
Menurut Gus Dur, dirinya tak pernah mengeluarkan kebijakan soal Sukhoi dan hal itu dapat dilihat dari "report" (laporan) dalam setiap rapat yang dilakukan dirinya selama menjadi presiden.
"Saya tidak pernah membicarakan, karena saat itu saya menunggu TNI. Bagi saya, pesawat tempur itu urusan TNI. Sampai akhirnya Prof Mahfudh MD menjadi Menhan dan pernah membicarakan di departemennya,
lalu dilaporkan ke saya. Kesimpulannya, Sukhoi tak layak dibeli. Lha wong hanya laporan kok dibilang kebijakan," katanya.
Dalam pertemuan tertutup dengan seluruh anggota FKB DPRD Jatim dan beberapa fungsionaris DPW PKB Jatim itu, Gus Dur membahas masalah pemilihan Gubernur Jatim yang menimbulkan protes sejumlah kiai di Jatim karena DPP PKB memutuskan Abdul Kahfi sebagai calon dari PKB. (Atr/Cih)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
2
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
3
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
4
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
5
Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi
6
Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati
Terkini
Lihat Semua