Pemerintah Dituntut Bangun Aceh Tanpa Utang

Semarang - Yogyakarta, NU Online
Belasan aktivis yang mengatasnamakan diri Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI) Dewan Kota Semarang menggelar aksi di bundaran air muncrat Jalan Pahlawan Semarang, Rabu (5/1). Di Yogyakarta, aksi serupa juga dilakukan pada Kamis, (6/1) oleh ratusan aktivis yang mengatasnamakan Front Perjuangan Pemuda Indonesia Dewan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kedua aksi yang dilakukan di dua kota besar di Jawa itu sama-sama menyerukan solidaritas bersama membangun Aceh dan Sumut tanpa hutang luar negeri.  

Dalam aksinya, mereka membawa sejumlah spanduk, bendera Merah Putih,dan bendera FPPI. Spanduk yang mereka bawa, antara lain bertuliskan ''StopUtang dengan Alasan Apa pun'', ''KTT Tsunami Jangan Dijadikan Alat Nego Utang'', dan ''Bangun Aceh Tanpa Utang''. Selain menggelar orasi, merekajuga menyanyikan lagu ''Syukur''.

Koordinator aksi FPPI Semarang Ahmad Khairudin mengemukakan, ketika negara akan memulihkanAceh dan membutuhkan dana Rp 10 triliun, maka tidak perlu dengan mendatangkan negara-negara donor. Pemerintah harus memikirkan dampak utang tersebut.

''Sebab, utang Indonesia sudah menumpuk dan membebani keuangan negara.Negara ini sudah jatuh tertimpa tangga,'' ujarnya.

Dia mengusulkan, untuk membangun kembali infrastruktur di Aceh bisa dilakukan antara lain dengan pemotongan gaji aparatur negara (eksekutif,legislatif, dan lain-lain), pemangkasan pos-pos anggaran yang memboroskan keuangan negara, dan iuran atau amal dari para anggota masyarakat se-Indonesia.

Dia mengajukan alternatif penggalangan dana, yaitu masing-masing penduduk Indonesia yang berjumlah 200 juta lebih beramal Rp 2.000.

Iuran atau amal itu dilakukan secara bertahap melalui RT/ RW/kelurahanatau bisa lewat pembayaran rekening listrik, telepon, air bersih, dan sebagainya.

''Ketika semua itu bisa berjalan secara bertahap, Indonesia tidak perlu mengemis bantuan mengikat dari negara donor,'' tandasnya.

Karena itu pihaknya menegaskan, agar dalam membangun Aceh tidak perlu dengan utang. Selain itu, bencana tsunami jangan dijadikan alat untuk negosiasi utang. 

Kenyataannya memang teramat ironis, KTT ASEAN yang seharusnya ditujukan untuk menggalang bantuan internasional secara cuma-cuma untuk menyelamatkan jutaan korban tsunami dan pembangunan kembali masyarakat dan wilayah yang luluh lantak yang diakibatkannya ,ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. KTT ASEAN atau di Jakarta, Kamis (6/1) siang tadi dan berakhir hari ini, dijadikan pra kondisi guna pertemuan-pertemuan yang akan terjadi pada pertengahan Januari nanti. 

"Bencana yang terjadi di Aceh dan Sumut telah menjadi alat legitimasi bagi negara guna mendapatkan hutang baru, sekaligus sebagai pintu masuk para perusahaan asing dan konglomerasi baru para pejabat yang memegang kekuasaan supratuktur negara. Ini jelas merupakan indikasi makin suburnya kapitalisme birokrasi di Indonesia. Sementara epidemi pengelolaan negara yang masih sangat carut marut oleh pemerintah tidak pernah ditangani serius," kata Andi Tahmid, koordinator umum aksi FPPI Dewan Daerah Yogyakarta kepada NU Online, Kamis (6/1).

Padahal, tambah Tahmid, dengan  banyaknya simpati yang ditunjukan oleh negara-negara maju pada peristiwa kemanusiaan yang terjadi dibeberapa negara-negara berkembang. Telah mendorong keinginan negara-negara maju Eropa yang tergabung di G8 untuk memberikan moratorium hutang, penghapusan hutang pokok dan bunga bagi negara korban bencana, terutama Indonesia yang memakan korban jiwa terbesar.

"Kenyataannya sungguh disayangkan,  keinginan dari negara-negara kreditor untuk memberikan moratorium hutang, bahkan penghapusan sebagian hutang pokok dan bunga yang kemudian akan dialihkan untuk dijadikan subsidi terhadap korban bencana bagi masyarakat aceh justru ditanggapi dingin oleh pemerintah Indonesia," paparnya.

Sikap Indonesia itu sungguh tidak bisa ditelaah dengan nalar, sebab, menurut para aktivis di kedua kota besar tersebut. Sri Lanka yang jumlah hutangnya lebih kecil dibanding Indonesia. Untuk mencicil pembayaran utang luar negerinya pada tahun 2005, Sri Lanka yang hanya  menganggarkan cicilan  sebesar 500 juta dollar AS tanpa ragu demi meringankan penderitaan rakyatnya yang sedang tertimpa bencana dan kemiskinan mengajukan pengampunan utang dalam KTT ASEAN yang dihadiri negara-negara donor, Sekjen PBB, dan lembaga keuangan internasional. Bandingkan dengan Indonesia, yang cicilan hutang luar negerinya pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp 71,9 triliun, atau sekitar 7,99 miliar dollar AS. Total cicilan utang luar negeri Indonesia tahun ini tersebut terdiri dari pembayaran cicilan pokok Rp 46,8 triliun dan bunga Rp 25,1 triliun.

Menurut para ahli keuangan, beban tersebut setara dengan 2,8 kali pengeluaran pemerintah pusat untuk pendidikan, 10,6 kali pengeluaran pemerintah pusat untuk kesehatan, 32