Pembahasan RUU Air Harus Dihentikan

Jakarta,NU Online
Wakil Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Solahuddin Wahid mengemukakan perlunya penghentian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang air oleh DPR RI karena akan merugikan kepentingan rakyat kecil.

"Petani akan mengalami kerugian seandainya sumber air sudah dikuasai orang lain. Bahkan untuk mengairi sawah saja harus membayar," katanya saat gelar budaya petani Jawa Tengah di Desa Reco Kecamatan Kertek Kabupaten Wonosobo, Kamis.

Kegiatan itu dilaksanakan Serikat Tani Kedu Banyumas (Sepkuba) dihadiri puluhan ribu petani Wonosobo dan Temanggung,  Mantan Menteri Tenaga Kerja Al Hilal Hamdi, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Erman Suparno, Wakil Bupati Wonosobo Kholiq Arief, Ketua DPRD Wonosobo Idham Cholid dan sejumlah anggota DPRD Kabupaten
Temanggung.

Ia mengatakan, RUU air merupakan paket dari para pemilik modal. Jika RUU itu mendapatkan persetujuan DPR maka mereka akan memiliki kemudahan menguasai berbagai sumber air.

Sedangkan jutaan rakyat Indonesia, kata Solahuddin yang juga Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama itu, akan mengalami kehidupan yang sengsara secara berkepanjangan.Pada kesempatan itu ia juga menyatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap nasib kesejahteraan para petani relatif minim.

Kerusakan lingkungan, katanya mencontohkan, mengakibatkan masyarakat khususnya para petani hidup menderita. "Petani di sekitar hutan yang rusak betul-betul ’menjerit’. Seharusnya pemerintah mendorong terbentuknya sistem yang menyejahterakan rakyat dalam pengelolaan lingkungan," katanya.

Erman mengemukakan hingga saat ini para petani mengalami persoalan kompleks. Pada masa mendatang para petani harus membangun suatu organisasi yang kuat guna mendorong kemandirian.

"Hal itu penting agar posisi tawar petani dengan negara dan para pengusaha meningkat," katanya. Idham Cholid menyatakan berjanji akan memperjuangkan terpenuhinya hak-hak petani melalui lembaga legislatif.

Pembelaan terhadap petani, katanya, harus diwujudkan dalam kebijakan pemerintah. "APBD Wonosobo saat ini mengalokasikan limaratus juta untuk subsisi pupuk bagi petani," katanya.(mkf)