Semarang, NU Online
Pelayanan rumah sakit dinilai masih diskriminatif. Jika pasiennya adalah warga miskin, meski telah punya kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), tapi tetap saja sering ditolak saat datang.
Alasan yang paling sering disodorkan bangsal sedang penuh. Dan kalau pun pasien diterima, pelayanannya kurang manusiawi sehingga membuat si miskin yang sakit bertambah sakit.<<>br />
Demikian disampaikan anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah KH Syamsul Maarif dalam acara Semiloka bertajuk ”Refleksi dan Evaluasi Bersama atas Implementasi Perda Nomor 10/2009 tentang Jamkesda Jateng".
Acara itu digelar Kelompok Kerja Pemberdayaan Umat untuk Transparansi Kebijakan Publik (Pokja Putkp) PWNU Jawa Tengah bekerja sama dengan Pattiro Surakarta di Hotel Serrata, Kamis (31/3).
”Kartu Jamkesda juga banyak penyimpangannya. Banyak orang mampu yang mendapat kartu itu, sehingga mengurangi jatah kaum miskin yang mestinya didahulukan,” ungkap Syamsul.
"Sistem perolehan Jamkesda harus diperbarui dengan seleksi ketat, sehingga anggaran APBD Jateng senilai Rp 5,5 triliun benar-benar tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga miskin yang untuk tahun 2010, diterapkan di 5 kabupaten dan kota," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Chriswardani mengusulkan, perlu ada semacam Perda atau SK bupati atau wali kota yang khusus menjamin seluruh warga miskin mendapat jaminan kesehatan dan menghukum rumah sakit yang tidak menaatinya.
"Sistem harus mendukung orang miskin meningkatkan kualitas kesehatannya," ungkapnya.
Dalam acara itu juga mengemuka masalah rujukan yang seringkali kacau dan menumpuk di satu rumah sakit. Misalnya di Semarang, hanya terpusat di RS Kariadi, padahal ada dua RS pemerintah lain yang bisa sebagai tempat rujukan seperti RSUD Semarang dan RSUD Tugurejo.
"Di sisi lain, RS harus menambah bangsal terutama di bagian IGD sehingga seluruh pasien miskin yang datang saat itu, bisa langsung dirawat," jelas Chriswardani.
Kabid Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Jateng Indro Darmadji SKM MKes mengakui, uji coba penerapan jamkesda di 5 kabupaten dan kota Jawa Tengah yakni Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Tegal, Purbalingga, Rembang, belum optimal.
"Selain perlunya perbaikan manajemen pengelolaan, juga harus ada komitmen pihak RS agar tetap memberi pelayanan 2x24 jam kepada pasien Jamkesda. Jika memang bangsal penuh, dirujuk ke RS lain. Pokoknya, kami akan terus memantau agar RS tidak diskriminatif terhadap warga miskin peserta Jamkesda," tegasnya. (moi)
Pelayanan rumah sakit dinilai masih diskriminatif. Jika pasiennya adalah warga miskin, meski telah punya kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), tapi tetap saja sering ditolak saat datang.
Alasan yang paling sering disodorkan bangsal sedang penuh. Dan kalau pun pasien diterima, pelayanannya kurang manusiawi sehingga membuat si miskin yang sakit bertambah sakit.<<>br />
Demikian disampaikan anggota Komisi E DPRD Jawa Tengah KH Syamsul Maarif dalam acara Semiloka bertajuk ”Refleksi dan Evaluasi Bersama atas Implementasi Perda Nomor 10/2009 tentang Jamkesda Jateng".
Acara itu digelar Kelompok Kerja Pemberdayaan Umat untuk Transparansi Kebijakan Publik (Pokja Putkp) PWNU Jawa Tengah bekerja sama dengan Pattiro Surakarta di Hotel Serrata, Kamis (31/3).
”Kartu Jamkesda juga banyak penyimpangannya. Banyak orang mampu yang mendapat kartu itu, sehingga mengurangi jatah kaum miskin yang mestinya didahulukan,” ungkap Syamsul.
"Sistem perolehan Jamkesda harus diperbarui dengan seleksi ketat, sehingga anggaran APBD Jateng senilai Rp 5,5 triliun benar-benar tepat sasaran untuk meningkatkan kualitas kesehatan warga miskin yang untuk tahun 2010, diterapkan di 5 kabupaten dan kota," lanjutnya.
Dalam kesempatan yang sama, dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro Chriswardani mengusulkan, perlu ada semacam Perda atau SK bupati atau wali kota yang khusus menjamin seluruh warga miskin mendapat jaminan kesehatan dan menghukum rumah sakit yang tidak menaatinya.
"Sistem harus mendukung orang miskin meningkatkan kualitas kesehatannya," ungkapnya.
Dalam acara itu juga mengemuka masalah rujukan yang seringkali kacau dan menumpuk di satu rumah sakit. Misalnya di Semarang, hanya terpusat di RS Kariadi, padahal ada dua RS pemerintah lain yang bisa sebagai tempat rujukan seperti RSUD Semarang dan RSUD Tugurejo.
"Di sisi lain, RS harus menambah bangsal terutama di bagian IGD sehingga seluruh pasien miskin yang datang saat itu, bisa langsung dirawat," jelas Chriswardani.
Kabid Kemitraan Kesehatan dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Jateng Indro Darmadji SKM MKes mengakui, uji coba penerapan jamkesda di 5 kabupaten dan kota Jawa Tengah yakni Kota Surakarta, Kota Pekalongan, Tegal, Purbalingga, Rembang, belum optimal.
"Selain perlunya perbaikan manajemen pengelolaan, juga harus ada komitmen pihak RS agar tetap memberi pelayanan 2x24 jam kepada pasien Jamkesda. Jika memang bangsal penuh, dirujuk ke RS lain. Pokoknya, kami akan terus memantau agar RS tidak diskriminatif terhadap warga miskin peserta Jamkesda," tegasnya. (moi)
Terpopuler
1
Saat Jamaah Haji Mengambil Inisiatif Berjalan Kaki dari Muzdalifah ke Mina
2
Perempuan Hamil di Luar Nikah menurut Empat Mazhab
3
Pandu Ma’arif NU Agendakan Kemah Internasional di Malang, Usung Tema Kemanusiaan dan Perdamaian
4
360 Kurban, 360 Berhala: Riwayat Gelap di Balik Idul Adha
5
Saat Katib Aam PBNU Pimpin Khotbah Wukuf di Arafah
6
Belasan Tahun Jadi Petugas Pemotongan Hewan Kurban, Riyadi Bagikan Tips Hadapi Sapi Galak
Terkini
Lihat Semua
