PBNU Segera Keluarkan Aturan Khusus Pilkada

Kediri, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) akan segera mengeluarkan peraturan khusus tentang sikap organisasi keagamaan terbesar itu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung.

"Rancangan aturan itu sudah ada. Insya-Allah, minggu depan sudah disahkan," kata Ketua Umum PBNU KH Drs A Hasyim Muzadi usai berceramah dalam istighotsah Tahun Baru Islam 1426 Hijriyah di kantor PCNU Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Minggu.

Aturan tersebut, menurut Hasyim, semacam petunjuk pelaksana (juklak) dari ketetapan Muktamar NU ke-31 di Boyolali, Jawa Tengah pada 28 Nopember-2 Desember 2004. Di dalam aturan tersebut terkandung beberapa prinsip-prinsip tentang peran aktif NU dalam masalah pilkada. "Ingat di dalam aturan tersebut hanya disebutkan peran, bukan posisi dalam perebutan kekuasaan, karena hasil muktamar telah mengamanatkan bahwa pengurus NU tidak boleh ikut serta atau berpartisipasi aktif dalam politik kekuasaan," katanya.

Dengan demikian, katanya, pengurus aktif di NU tidak diperkenankan mencalonkan diri atau sebagai tim sukses dalam proses Pilkada. "Tetapi kalau ada pengurus aktif yang mencalonkan diri dalam Pilkada, maka dia secara otomatis mengundurkan diri dari struktur kepengurusan, bukan non aktif lagi seperti beberapa waktu lalu," katanya.

Hasyim yang pernah berstatus non aktif saat mencalonkan diri sebagai wakil presiden dalam Pilpres 2004 --sesuai aturan NU saat itu-- menegaskan bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempertegas sikap NU yang sudah tidak lagi berpolitik yang berorientasi kekuasaan.

Namun demikian, katanya, NU di lain pihak juga tidak ingin memberangus hak warganya yang ingin mencalonkan diri dalam pilkada. Dia juga mengingatkan agar para ulama dan kaum nahdliyyin umumnya jangan sampai terpecah akibat perbedaan dukungan dalam pilkada.

Dalam kesempatan itu juga, Hasyim secara tegas menolak beberapa pihak yang menginginkannya ikut ambil bagian dalam perebutan jabatan struktural di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang akan menggelar muktamar di Semarang, Jawa Tengah pada April mendatang.

Menanggapi saran Wakil Ketua Umum DPP PKB Mahfud MD agar Hasyim Muzadi masuk dalam struktur kepengurusan partai berlambang jagat tersebut karena dinilai mempunyai intuisi politik yang kuat, Hasyim mengelak."Sudah saya tegaskan setelah saya menandatangi kontrak jam'iyyah dalam Muktamar di Boyolali bahwa saya tidak akan terlibat dalam politik praktis," katanya.

Menurut dia, politik NU saat ini berorientasi pada politik kebangsaan dengan mengedepankan prinsip 'amar makruf nahi munkar' seperti diamanatkan dalam Muktamar NU ke-31.Dalam kesempatan itu, ia menambahkan bahwa NU akhir-akhir ini seringkali diminta bantuan oleh negara-negara lain dalam menyelesaikan masalah teroris. (Atr/Cih)