PBNU: Pilih Capres Yang Mau Berdakwah Untuk Islam

Tuban, NU Online
Meski tidak ada instruksi khusus memilih calon presiden (capres) dari partai manapun, Ketua Umum PBNU, KH Hasyim Muzadi menghendaki Nadliyin agar memilih capres yang figur dan ketokohanya berpihak kepada rakyat, amanah serta jelas track record dan berdakwah untuk Islam.

"Tidak ada instruksi khusus yang akan dikeluarkan PBNU. Semua terserah rakyat. Namun masalah prinsipnya bukan karena NU tidak mengusung salah seorang pun calon yang akan diusung menjadi capres atau cawapres," tegas Hasyim Muzadi dalam keterangan persnya usai memberikan ceramah tertutupnya dalam pertemuan ulama, cendekiawan, tokoh masyarakat dan para politisi di Aula Pondok Pesantren Langitan, Widang, Tuban, Sabtu (25/4) petang.<>

Kebebasan memilih presiden tersebut, menurut kiai asal Bangilan, Tuban, ini lebih pada persoalan demokrasi yang proses pelaksanaannya harus diikuti oleh semua rakyat dan tentu saja warga nahdliyin yang mempunyai hak pilih.

Kiai Hasyim menegaskan, pihaknya akan fokus pada cita-cita NU sesuai dengan Khittah 1926. Sebab, kata dia, pada dasarnya NU tidak mengajarkan politik tapi murni sebagai organisasi keagamaan. "NU hanya akan menuntun umatnya sesuai syariat Islam, makanya Nahdliyin harus memilih presiden Indonesia yang mau berjuang dan berdakwah untuk Islam," sambungnya

Sebab kata pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam Malang ini, Aqidah Islam saat ini sedang dalam ancaman, utamanya aliran-aliran sesat, seperti Jaringan Islam Liberal (JIL). Karena JIL ini para intektual Muslim pikirannya sudah banyak teracuni oleh kelompok orientalis ini.

Akibat ini pula banyak lahir generasi sekuler yang semuanya menjadi satu arus yang meneriakkan pemisahan agama dari kehidupan. "Ini adalah al - almaniyah atau as - sikulariyah alias sekularisasi yang sangat bertolak belakang dengan aqidah Islam," ungkapnya. "Jika ilmu rusak, akan lahir pula ulama rusak yang lebih bahaya daripada orang kafir sekalipun,"

Padahal selama ini kasus perussakan aqidah Islam selalu muncul di Indonesia, karena tidak ada keseriusan pemerintah untuk menumpas aliran-aliran tersebut sampai keakar-akarnya. Bahkan seakan-akan mereka mendapatkan tempat yang aman dan nyaman merusak tuntutan Islam. Jika persoalan ini tidak segera diselesaikan, menurutnya akan selalu menjadi polemik yang berkepanjangan di masyarakat.

"Jadi, ini adalah tugas negara untuk menumpasnya. Selama ini seperti apa penanganannya, makanya PBNU hanya mengarahkan Nahdliyin agar memilih presiden yang ikut berdakwah memerangi ajaran-ajaran yang menyesatkan," tegasnya

Sementara itu, Pimpinan Pondok Pesantren Langitan, KH Abdullah Faqih, dalam tausiyahnya mengungkapkan jadilah seperti lima jari. Meski pun tercipta secara terpisah dan sendiri-sendiri, tapi bila mengahadapi kepentingan bersama harus dirapatkan dalam satu tekad. Sebab NU adalah rumah abadi. Sedang partai politik adalah kendaraan semata dan keduanya harus dipisahkan satu sama lain sehingga ukhuwah nahdliyin tidak terpecah belah.

"Seperti kita ketahui, banyak warga NU yang tersebar di partai politik. Ada yang di Golkar, PKB, PKNU, PBR, PPP dan masih banyak yang lainnya. Walau coraknya warna-warni jangan sampai terbelah-belah. Ini yang harus kita jaga benar keutuhannya," kata Kyai Faqih. "Nahdliyin jangan sampai terbawa aliran-aliran politik yang mempolitisasi agama yang menyesatkan,"

Acara dialog yang menyikpai banyaknya aliran-aliran yang merusak Aqidah Islam itu juga dihadiri Ketua MUI Jatim, KH Abdussomad Buchori, Rois Syuriah PWNU, Miftakhul Akhyar, Ketua PWNU Jatim, KH Muttawakil Alalah, KH Idris, Manyar, KH Ahmad Muhammad, Pengasuh Ponpes Qomaruddin, Bungah, KH Masbuchin Faqih, Suci, Gresik, Sekda Gresik, Husnul Huluk serta sejumlah tokoh lainnya. (republika.co.id/mad)