PBNU Minta Sekolah Swasta Mendapat Perhatian

Jakarta, NU Online
Ketua PBNU Masykuri Abdillah menyatakan kegembiraannya atas terpenuhinya anggaran pendidikan untuk tahun anggaran 2009 yang telah memenuhi 20 persen sesuai dengan amanat konstitusi. Dari total Rp224 Trilyun APBN untuk pendidikan, ia berharap sekolah swasta mendapat perhatian lebih.

”Kita minta agar alokasi swasta lebih jelas. Kebijakan negara sebenarnya tidak membedakan sekolah swasta dan negeri, tapi kenyataannya di lapangan berbeda, dimana dana dari negera sangat terbatas,” katanya kepada NU Online, Sabtu <>

Ia mencontohkan, untuk sekolah negeri, ketika ada kebutuhan sarana dan prasarana, bisa langsung diambilkan dari dana negara, namun, untuk sekolah swasta berbiaya murah yang dikelola oleh yayasan, termasuk Maarif NU, mengalami banyak keterbatasan pendanaan sehingga membutuhkan dukungan dana yang lebih besar dari pemerintah.

Untuk pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen Agama, kebijakan untuk lebih memperhatikan sekolah swasta ini sudah dilakukan karena 90 persen merupakan sekolah swasta. Namun yang berada dikelola Departemen Pendidikan, yang mencakup 85 persen sekolah belum banyak memperhatikan sekolah swasta.

Mantan Wakil Rektor UIN Syarif Hidayatullah ini berpendapat beberapa dukungan yang diperlukan bagi sekolah swasta diantaranya adalah pemenuhan sarana dan prasarana belajar yang lebih memadai sedangkan untuk para guru adalah peningkatan SDM berupa beasiswa untuk menempuh S1 dan berbagai training untuk peningkatan kapasitas.

Dukungan pada para guru tersebut akan memudahkan mereka untuk menempuh sertifikasi yang memungkinkan mereka mendapatkan tunjangan profesi yang besarnya sama dengan gaji pokok. Ia berharap gaji guru minimal bisa 2 juta per bulan.

”Selisih pendapatan antara yang diperolah guru negeri dan swasta masih menjadi persoalan. Kita mendukung upaya guru-guru swasta sehingga bisa mendapatkan tambahan pendapatan yang disediakan oleh negara,’ terangnya.

Ia juga berharap agar besarnya dana APBN untuk bersebut dikelola dengan baik melalui pembuatan skala prioritas sehingga hasilnya bisa dimaksimalkan. Urutan skala prioritas tersebut berbasis pada 8 standar pendidikan yang harus dipenuhi, dan yang paling rendah yang harus mendapat prioritas, misalnya masalah sarana dan prasarana.

Ia mencontohkan, meskipun dari tahun ke tahun, anggaran pendidikan selalu naik, tetapi masih banyak keluhan sekolah yang rusak dan belum ditangani karena masalah biaya. ”Paling tidak wajib belajar sembilan tahun juga gratis,” (mkf)