Warta

PBNU Minta Pemerintah Berfikir Ulang Naikkan BBM

Selasa, 6 Mei 2008 | 05:07 WIB

Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi meminta pemerintah berfikir ulang terhadap rencana kenaikan Bahan Bakar Minya (BBM) yang besarannya akan diputuskan dalam waktu dekat.

“Kenaikan ini benar-benar akan membuat kolaps ekonomi rakyat Indonesia yang saat ini saja sudah sangat menderita,” katanya di PBNU, Selasa (6/5).<>

Sektor riil yang memberi gambaran aktifitas ekonomi masyarakat yang tidak berjalan menunjukkan aktifitas perekonomian yang seret, apalagi ekspansi usaha besar yang masuk ke sektor retail yang seharusnya ditangani oleh rakyat kecil.

Selain itu, Hasyim menuturkan dana-dana perbankan dengan kredit lunak yang bisa menolong rakyat miskin untuk menjalankan usahanya sampai saat ini juga susah didapat sehingga upaya perbaikan ekonomi rakyat menjadi susah.

“Kalau BBM dinaikkan, pasti harga yang lain pasti akan naik dan saya khawatir kalau menimbulkan rasa frustasi dan eksesnya berkepenjangan,” ujarnya.

Solusi terhadap naiknya harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai 120 dolar AS per barel menurutnya masih bisa dicari jika pemerintah kreatif dan mau mengelola anggarannya dengan lebih baik.

“Masih ada alternatif lain selain menaikkan BBM, misalnya dengan efisiensi atau pengalihan anggaran yang sekunder atau tensier dipindahkan untuk subsidi bagi rakyat kecil,” tandasnya.

BBM bisa dinaikkan, menurut Pengasuh Ponpes Mahasiswa Al Hikam ini, jika ekonomi rakyat sudah bangkit sehingga tidak menimbulkan gejolak bagi masyarakat. “Untuk saat ini, penghematan di sektor lain masih bisa digunakan untuk subsidi BBM sambil menunggu masyarakat bangkit ekonominya,” katanya.

Keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM diambil dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada hari Senin (5/5). Kebijakan ini diambil dengan alasan naiknya harga minyak dunia telah membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

Saat ini, pemerintah tengah menghitung berapa besar kenaikan harga yang dianggap tidak terlalu membebani masyarakat. Pemerintah juga berjanji akan memberikan kompensasi kepada golongan ekonomi lemah atas kenaikan ini. (mkf)