Warta
PBNU Diharapkan Pertajam Agenda-Agenda Strategis
NU Online · Ahad, 17 Januari 2010 | 01:19 WIB
Jakarta, NU Online
Maraknya berbagai problem umat Islam dan masyarakat juga merupakan salah satu tanggung jawab bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membantu pemerintah dalam mengatasinya. Karenanya, PBNU diharapkan mempertajam agenda-agenda strategisnya yang belum sempat dijalankan. Demikian bunyi pers release Poros Muda Nahdlatul Ulama (PMNU) yang diterima meja redaksi NU Online, Sabtu (16/1).
Salah satu hal terpenting yang menurut PMNU sangat mendesak dilakukan adalah pentingnya menegaskan aturan terkait dengan pengurus (Ketua Tanfidziyah) di semua levelnya. Karena ketegasan aturan ini sangat diperlukan guna menghindari kecenderungan tarikan kepentingan politik oleh pengurus di semua level.<>
"Kami memandang, bahwa Badan otonom, Lembaga atau Lajnah juga harus dipertegas aturannya, sehingga kedudukan pucuk pimpinan tidak sembarangan diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik, anggota DPR, dan pejabat setingkatnya," tutur Shofiyul Arif Shubhi, koordinator PMNU.
Selain itu, PMNU juga mengharapkan adanya pengembangan penggalangan dana infaq dan sedekah yang lebih lebih bersifat fungsional, sehingga lebih efektif dan efesien.
"Potensi kelas menengah NU harus dapat dimaksimalkan kemanfaatan sumber dananya untuk membiayai pengembangan jamiyah. Kami juga berharap niat dan amal baik para pengurus NU semata-mata berdasar ketulusan, sikap ikhlas, amanah dan tanggungjawab. Sehingga para pengurus NU benar- benar dapat menjadi panutan di masyarakat dalan setiap levelnya," tandas Arif. (min)
Maraknya berbagai problem umat Islam dan masyarakat juga merupakan salah satu tanggung jawab bagi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk membantu pemerintah dalam mengatasinya. Karenanya, PBNU diharapkan mempertajam agenda-agenda strategisnya yang belum sempat dijalankan. Demikian bunyi pers release Poros Muda Nahdlatul Ulama (PMNU) yang diterima meja redaksi NU Online, Sabtu (16/1).
Salah satu hal terpenting yang menurut PMNU sangat mendesak dilakukan adalah pentingnya menegaskan aturan terkait dengan pengurus (Ketua Tanfidziyah) di semua levelnya. Karena ketegasan aturan ini sangat diperlukan guna menghindari kecenderungan tarikan kepentingan politik oleh pengurus di semua level.<>
"Kami memandang, bahwa Badan otonom, Lembaga atau Lajnah juga harus dipertegas aturannya, sehingga kedudukan pucuk pimpinan tidak sembarangan diisi oleh orang-orang yang berasal dari partai politik, anggota DPR, dan pejabat setingkatnya," tutur Shofiyul Arif Shubhi, koordinator PMNU.
Selain itu, PMNU juga mengharapkan adanya pengembangan penggalangan dana infaq dan sedekah yang lebih lebih bersifat fungsional, sehingga lebih efektif dan efesien.
"Potensi kelas menengah NU harus dapat dimaksimalkan kemanfaatan sumber dananya untuk membiayai pengembangan jamiyah. Kami juga berharap niat dan amal baik para pengurus NU semata-mata berdasar ketulusan, sikap ikhlas, amanah dan tanggungjawab. Sehingga para pengurus NU benar- benar dapat menjadi panutan di masyarakat dalan setiap levelnya," tandas Arif. (min)
Terpopuler
1
Menyelesaikan Polemik Nasab Ba'alawi di Indonesia
2
Rekening Bank Tak Aktif 3 Bulan Terancam Diblokir, PPATK Klaim untuk Lindungi Masyarakat
3
Hadapi Tantangan Global, KH Said Aqil Siroj Tegaskan Khazanah Pesantren Perlu Diaktualisasikan dengan Baik
4
Tuntutan Tak Diakomodasi, Sopir Truk Pasang Bendera One Piece di Momen Agustusan Nanti
5
Khutbah Jumat: Perhatian Islam Terhadap Kesehatan Badan
6
Resmi Dilantik, Berikut Susunan Lengkap Pengurus PP ISNU Masa Khidmah 2025-2030
Terkini
Lihat Semua
