Warta
PBNU: Ada Indikasi Zakat Dimanfaatkan Partai Politik Tertentu
NU Online · Senin, 18 Januari 2010 | 00:01 WIB
Jakarta, NU Online
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan, pola pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang selama ini berlaku perlu ditinjau kembali terutama pada aspek organisasi dan managemen kepanitiaannya (amil). Jangan sampai pelaksanaan ajaran Islam ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang mengatasnamakan agama.
“Ada indikasi bahwa selama ini amil bekerjasama dengan kepentingan partai tertentu untuk tujuan politik atas nama agama,” kata Ketua PBNU KH Masdar Farid Mas’udi kepada NU Online di Jakarta, Ahad (17/1), berkaitan dengan proses revisi terhadap UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.<>
Masdar bahkan menghawatirkan adanya kelompok-kelompok bawah tanah pengusung radikalisme yang anti Pancasila yang mendompleng dana ZIS. Ini akan membahayakan umat Islam serta keutuhan bangsa Indonesia.
Menurutnya, ke depan yang layak menjadi panitia atau amil ZIS adalah organisasi yang jelas basis keumatannya dan sejalan dengan asas dan tujuan NKRI. Lembaga-lembaga amil yang tidak punya basis keumatannya seperti yang selama ini beroprasi harus ditinjau ulang.
“Ke depan biarlah ZIS umat Islam dibayarkan dan ditasarufkan oleh ormas keagamaan masing-masing. ZIS warga NU dikelola atau dipungut dan ditasyarufkan oleh NU. ZIS warga Muhammadiyah, Persis, atau Al-Irsyad dikelola oleh ormasnya masing-masing.” katanya.
Selanjutnya, kata Masdar, posisi pemerintah adalah supervisi terhadap pengelolaan dana itu. Ormas penerima ZIZ wajib melaporkan penerimaan dan penggunaannya kepada pemerintah sebagai penanggungjawab kemaslahatan publik.
“Memang untuk ini umat Islam wajib segera menyiapkan diri dengan perangkat kelembagaan dan managemen yang profesional dan akuntabel, amanah, agar kepercayaan umat dan pemerintah dapat terpelihara bahkan diperkuat dari waktu ke waktu,” katanya.
Masdar menambahkan, dengan pengelolaan zakat yang baik umat Islam akan mampu memberdayakan diri dan berperan lebih memadai untuk kemaslahatan negara dan bangsanya. (nam)
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menyatakan, pola pengelolaan zakat, infak dan sedekah (ZIS) yang selama ini berlaku perlu ditinjau kembali terutama pada aspek organisasi dan managemen kepanitiaannya (amil). Jangan sampai pelaksanaan ajaran Islam ini hanya dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang mengatasnamakan agama.
“Ada indikasi bahwa selama ini amil bekerjasama dengan kepentingan partai tertentu untuk tujuan politik atas nama agama,” kata Ketua PBNU KH Masdar Farid Mas’udi kepada NU Online di Jakarta, Ahad (17/1), berkaitan dengan proses revisi terhadap UU No 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat.<>
Masdar bahkan menghawatirkan adanya kelompok-kelompok bawah tanah pengusung radikalisme yang anti Pancasila yang mendompleng dana ZIS. Ini akan membahayakan umat Islam serta keutuhan bangsa Indonesia.
Menurutnya, ke depan yang layak menjadi panitia atau amil ZIS adalah organisasi yang jelas basis keumatannya dan sejalan dengan asas dan tujuan NKRI. Lembaga-lembaga amil yang tidak punya basis keumatannya seperti yang selama ini beroprasi harus ditinjau ulang.
“Ke depan biarlah ZIS umat Islam dibayarkan dan ditasarufkan oleh ormas keagamaan masing-masing. ZIS warga NU dikelola atau dipungut dan ditasyarufkan oleh NU. ZIS warga Muhammadiyah, Persis, atau Al-Irsyad dikelola oleh ormasnya masing-masing.” katanya.
Selanjutnya, kata Masdar, posisi pemerintah adalah supervisi terhadap pengelolaan dana itu. Ormas penerima ZIZ wajib melaporkan penerimaan dan penggunaannya kepada pemerintah sebagai penanggungjawab kemaslahatan publik.
“Memang untuk ini umat Islam wajib segera menyiapkan diri dengan perangkat kelembagaan dan managemen yang profesional dan akuntabel, amanah, agar kepercayaan umat dan pemerintah dapat terpelihara bahkan diperkuat dari waktu ke waktu,” katanya.
Masdar menambahkan, dengan pengelolaan zakat yang baik umat Islam akan mampu memberdayakan diri dan berperan lebih memadai untuk kemaslahatan negara dan bangsanya. (nam)
Terpopuler
1
Kader PMII Dipiting saat Kunjungan Gibran di Blitar, Beda Sikap ketika Masih Jadi Wali Kota
2
Pihak MAN 1 Tegal Bantah Keluarkan Siswi Berprestasi Gara-gara Baju Renang
3
Kronologi Siswi MAN 1 Tegal Dikeluarkan Pihak Sekolah
4
Negara G7 Dukung Israel, Dubes Iran Tegaskan Hindari Perluasan Wilayah Konflik
5
KH Miftachul Akhyar: Menjadi Khalifah di Bumi Harus Dimulai dari Pemahaman dan Keadilan
6
Amerika Bom 3 Situs Nuklir Iran, Ekskalasi Perang Semakin Meluas
Terkini
Lihat Semua
