Parpol Belum Serius Merekrut Kader-Kader Berkualitas

Mataram, NU Online
Pengurus partai politik belum serius dalam merekruit kader politik yang berkualitas, berdedikasi dan memiliki loyalitas serta komitmen yang tinggi bagi perjuangan menegakkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan bagi rakyat banyak.

Deputi I Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mayjen TNI Karseno, mengemukakan hal itu dalam pertemuan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilu 2009, yang digelar di Mataram, Rabu.<>

"Pada era reformasi sekarang ini, peran partai politik masih sangat terbatas pada penempatan kader-kader politik pada jabatan-jabatan publik, namun belum mencerminkan kesungguhan dalam merekrut kader politik yang berkualitas," ujarnya.

Ia mengatakan, banyak terjadi fenomena yang cukup janggal, yakni anggota DPRD di berbagai daerah tidak menjagokan kadernya, justru memilih kader lain yang belum dikenal dan belum tahu kualitas profesionalismenya, kualitas pribadinya dan komitmennya terhadap nasib rakyat yang diwakilinya.

Proses untuk memenangkan seorang calon pejabat publik tidak berdasarkan pada kepentingan rakyat banyak dan bahkan juga tidak berdasarkan kepentingan partai.

"Masih dilatari motivasi untuk kepentingan yang lebih bersifat pribadi atau kelompok," ujarnya.

Menurut dia, meskipun fenomena itu tidak terjadi pada semua daerah, namun hal itu menggambarkan pembinaan, penyiapan dan seleksi kader-kader politik tidak berlandaskan tujuan mulia yakni mencerdaskan bangsa.

Karena itu, tambah Mayjen Karseno, perlu dilakukan upaya-upaya nyata untuk menumbuhkan partisipasi politik dari setiap warga negara agar terjadi pendidikan politik yang mencerdaskan bangsa.

"Pendidikan politik itu bukan hanya tugas pemerintah melalui lembaga-lembaga pendidikan formal, tetapi juga organisasi-organisasi masyarakat sipil, termasuk partai politik sebagai penyangga demokrasi," ujarnya.

Ia mengatakan, pendidikan politik bukan proses sepihak ketika suatu partai politik memobilisasi masyarakat (konstituennya) untuk menerima nilai, norma maupun simbol yang dianggap ideal, tetapi harus dipahami sebagai perbuatan memberi latihan, ajaran serta bimbingan untuk mengembangakan potensi diri.

Pendidikan politik pun harus dilaksanakan tanpa unsur paksaan dengan fokus penekanan pada upaya untuk mengembangkan pengetahuan, menumbuhkan nilai dan keberpihakan serta kecakapan individu maupun anggota kelompok.

"Dengan demikian, partai politik berkewajiban melaksanakan pendidikan politik melalui berbagai kegiatan seperti latihan kepemimpinan, seminar, dialog publik, debat terbuka, kampanye dialogis dan upaya nyata lainnnya yang mengarah kepada kecerdasan bangsa," ujarnya. (ant/mad)