Palestina Merdeka adalah Risiko Demokrasi

Surabaya, NU Online
Jalan keluar paling baik dalam menyelesaikan konflik Palestina-Israel yang terus berlarut-larut adalah pengakuan Palestina sebagai negara sendiri (merdeka). “Sudah saatnya Palestina diakui sebagai negara sendiri. Ini adalah risiko demokrasi,”  kata Ketua PBNU Dr H Moh Salim Al-Djufri, M.Sos.I kepada NU Online di Surabaya pada Selasa (20/9) malam.<>

Menurut Habib asal Waingapu Nusa Tenggara Timur itu, salah satu prinsip dalam berdemokrasi adalah harus mampu menampung aspirasi yang ada, dalam hal ini tentang kemerdekaan Palestina. Keinginan untuk kemerdekaan Palestina telah banyak didukung oleh negara-negara di dunia. Karenanya ia berharap agar negara-negara yang memiliki hak veto tidak menghadang keinginan itu, demi demokrasi dan keadilan yang selama ini diperjuangkan bersama.

Mantan Ketua PWNU Nusa Tenggara Timur itu mengharapkan agar negara-negara lain turut serta mendukung rencana kemerdekaan Palestina tersebut. Negara yang memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat diminta untuk membantu dengan meyakinkan agar Amerika tidak menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan rencana kemerdekaan Palestina tersebut.

“Ini adalah persoalan diplomasi, negara harus bisa memainkan peran diplomatiknya dengan baik,” tutur Habib Salim.

Meski Indonesia selama ini dikenal lemah dalam hal diplomasi internasional, namun untuk masalah Palestina ini kemungkinan untuk berperan besar masih sangat dimungkinkan. “Saya kira Indonesia bisa berperan lebih banyak lagi,” tutur Habib Salim.

Caranya, menggalang kekuatan dari negara-negara ASEAN dan negara-negara Arab, termasuk Arab Saudi, agar mereka mendekati Amerika supaya negara adidaya itu mendukung keinginan tersebut. ”Ini kan persoalan demokrasi. Kalau memang mengakui demokrasi, seharusnya mengakui aspirasi yang terus berkembang,” kata mantan Kakanwil Depag Gorontalo tersebut.

Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: M Subhan

Redaktur    : Mukafi Niam
Kontributor: Abdul Muiz