Warta

Pak Ud: PKB Perlu Tiru Islah di PPP

NU Online  ·  Rabu, 13 April 2005 | 08:33 WIB

Surabaya, NU Online
Mantan politisi PPP yang juga tokoh senior NU KH Yusuf Hasyim (Pak Ud) menilai Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) perlu meniru islah (rekonsiliasi) yang dilakukan  Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebelum PKB bermuktamar di Semarang pada 16-18 April.

"Kalau seperti PPP, saya kira itu menggembirakan, tapi kalau islah setelah muktamar justru akan membuat muktamar PKB ramai dan konflik akan tetap ada, tapi saya tidak tahu bentuk islah untuk PKB," katanya di Surabaya, Rabu.

<>

Putra pendiri NU KH Hasyim Asy’ari itu mengemukakan hal itu terkait konflik antara Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) dengan Ketua Umum non-aktif Alwi Shihab dan Ketua non-aktif Saifullah Yusuf menjelang muktamar.

Menurut pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jawa Timur itu, islah di PPP terjadi dengan pencabutan SK 0123 tentang pemberhentian sementara terhadap Suryadharma Ali dan rekannya dari pengurus harian pusat (PHP) DPP PPP.

"Dengan pencabutan skorsing itu berarti masalahnya selesai. Itu menggembirakan, karena pola pecat-memecat memang bukan budaya kita. Budaya kita adalah rukun, apalagi agama mengajarkan bahwa kita adalah bersaudara," katanya.

Oleh karena itu, kata mantan politisi PPP pada 1970-1982 itu, dirinya selaku dirinya berharap konflik di PKB akan selesai sebelum muktamar II PKB dimulai pada 16 April mendatang.

"Tanda-tanda ke arah sana sebenarnya sudah ada yakni Gus Dur mengijinkan Saifullah Yusuf menjadi pengurus DPP PKB lagi, asalkan membuat surat tertulis untuk bersedia mundur dari PKB dan Ansor jika menjadi pengurus PKB," katanya.

Namun, katanya, syarat tertulis itu jangan hanya memberi peran Saifullah Yusuf sebagai salah satu ketua, melainkan Saifullah Yusuf diberi ijin mencalonkan diri sebagai Ketua Umum, asalkan mau mundur dari jabatan lain jika terpilih.

Diberitakan sebelumnya, islah di PPP diawali dengan dua kali pertemuan antara Hamzah Haz dan Suryadharma Ali, Zarkasih Noor yang ditengahi oleh Ketua Majelis Syariah DPP PPP KH Maimun Zubair di kediaman Hamzah di Bogor dan di sebuah rumah makan di Jakarta.(ant/mkf)