Pak Ud : Kenaikan BBM 30 % Terlalu Tinggi

Jakarta, NU Online
Tokoh pejuang dan sesepuh Nahdlatul Ulama (NU) KH Yusuf Hasyim (Pak Ud) menilai kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang berkisar 30 persen itu terlalu tinggi. "Saya tidak mengerti masalah ekonomi, tapi kalau melihat dampak di sektor transportasi, listrik, dan harga barang, saya rasa kenaikan 30 persen itu terlalu tinggi," katanya di Surabaya, Kamis (3/2).

Sebelumnya, pemerintah menaikkan harga BBM per-1 Maret 2005 yakni premium Rp2.400 (naik 32 persen), solar transportasi Rp2.100 (naik 27 persen), solar industri Rp2.200, minyak diesel Rp2.300 (naik 39 persen), minyak tanah industri Rp2.200, dan minyak tanah rumah tangga Rp700 (tidak naik).
    
Menurut Pak Ud yang juga putra pendiri NU Hadratussyeikh KH Hasyim Asy’ari itu, pemerintah juga sebaiknya memikirkan sumber pendanaan lainnya tanpa harus mengaitkan langsung dengan BBM. "Kalau mampu menangkap konglomerat Sjamsul Nursalim (bos Gajah Tunggal) yang berutang kepada negara senilai Rp28,4 triliun melalui BPPN pada 1998 tentu akan setara dengan subsidi BBM yang dicabut itu," katanya.

Dengan begitu, kata pengasuh Pesantren Tebuireng, Jombang, Jatim itu, pemerintah tak perlu berhadap-hadapan dengan mahasiswa atau masyarakat kecil lainnya. "Saya tidak tahu sampai kapan pemerintah tetap jalan terus dengan keputusannya karena merasa didukung Gunawan Mohammad dkk, tapi saya juga tidak tahu sampai kapan mahasiswa terus meminta pencabutan kenaikan itu," katanya.

Oleh karena itu, katanya, pemerintah sebaiknya memperhatikan beban berat yang ditanggung masyarakat dengan kenaikan sebesar 30-an persen dan mencari alternatif dengan mencari sumber pendanaan lainnya. Diberitakan sebelumnya, Ketua Umum PBNU KH Drs A Hasyim Muzadi menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang kenaikan BBM yang berkisar 30 persen dan mengusulkan kenaikan BBM sebaiknya 10-15 persen saja.

"BBM itu ibarat buah simalakama, kalau tidak naik akan membuat pemerintah bangkrut, sedangkan kalau naik akan membuat rakyat yang bangkrut, tapi kalau memang harus naik ya harus ditekan serendah mungkin," katanya saat memberi sambutan pembukaan Konperensi Besar (Konbes) XV GP Ansor di Surabaya (25/2).

Celah Korupsi

Sementara itu di hubungi terpisah anggota DPD asal Jawa Timur Nuruddin A Rahman mengatakan kenaikan harga BBM hanya akan menambah jumlah penduduk miskin, sedangkan dana kompensasi yang dijanjikan pemerintah justeru akan memperluas lobang-lobang korupsi para pejabat negara.

"Ekonomi yang semakin sehat memang perlu ditegakkan, termasuk pemberian subsidi yang tepat sasaran. Saya setuju bahwa lambat atau cepat, pengurangan subsidi BBM memang harus dikurangi karena tidak sehat. Selain itu, fenomena ini juga menyuburkan praktik penyelundupan dan juga pemborosan energi (BBM). Namun, isu yang mengemuka hendaknya tidak hanya sebatas kenaikan harga BBM, namun juga bagaimana upaya pemerintah untuk meredam gejolak harga yang demikian fantastis. Inilah pekerjaan rumah yang sudah membentang di depan kita," tegas pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Bangkalan Madura ini kepada NU Online. (cih)