Warta
NU Usulkan Kepala Daerah Tak Lagi Dipilih Langsung
NU Online · Jumat, 26 Maret 2010 | 06:18 WIB
Makassar, NU Online
Nahdlatul Ulama (NU) mengusulkan pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Kepala daerah diusulkan diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPRD), selanjutnya dipilih oleh presiden untuk mengefektifkan kerja pemerintahan.
Usulan ini merupakan hasil pembahasan dalam sidang komisi bahtsul masail diniyah qonuniyah pada Muktamar ke-32 NU di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Kamis-Jum’at (25-26/3).<>
Ketua Komisi Diniyah Qonuniyah Prof DR KH Ridlwan Lubis mengatakan, melalui pemilihan langsung, posisi kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota hampir-hampir setara dengan gubernur, karena sama-sama dipilih langsung. Demikian juga dengan gubernur dan presiden.
“Dengan pemilihan oleh DPRD ini diharapkan rentang kendali gubernur dengan walikota atau bupati kuat karena gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat. Demikian juga kendali presiden ke gubernur,” kata Ridlwan Lubis di Media Center Muktamar, Jum’at (26/3).
Dikatakanya, mekanisme pemilihan oleh DPRD dan presiden tidak akan mengebiri demokasi yang sudah berjalan, malahan akan memperkuat demokrasi yang sudah ada karena kinerja pemerintahan dapat terkontrol dengan baik.
Selain itu pemilihan langsung menimbulkan efek sosial yang luar biasa, berupa politik uang dan konflik yang terjadi di kalangan masyarakat. Pemilihan langsung juga menyita waktu yang cukup lama dalam proses pembanguna serta menelan biaya yang cukup mahal.
“Betul kalau dikatakan kembali ke masa lalu. Namun pemilihan langsung tidak malah menjadikan demokrasi kita semakin sehat, karena praktiknya di lapangan memunculkan konflik dan cost-nya sangat tinggi,” katanya (nam)
Nahdlatul Ulama (NU) mengusulkan pemilihan kepala daerah tidak lagi dipilih langsung oleh rakyat. Kepala daerah diusulkan diajukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPRD), selanjutnya dipilih oleh presiden untuk mengefektifkan kerja pemerintahan.
Usulan ini merupakan hasil pembahasan dalam sidang komisi bahtsul masail diniyah qonuniyah pada Muktamar ke-32 NU di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Kamis-Jum’at (25-26/3).<>
Ketua Komisi Diniyah Qonuniyah Prof DR KH Ridlwan Lubis mengatakan, melalui pemilihan langsung, posisi kepala daerah di tingkat kabupaten atau kota hampir-hampir setara dengan gubernur, karena sama-sama dipilih langsung. Demikian juga dengan gubernur dan presiden.
“Dengan pemilihan oleh DPRD ini diharapkan rentang kendali gubernur dengan walikota atau bupati kuat karena gubernur merupakan wakil dari pemerintah pusat. Demikian juga kendali presiden ke gubernur,” kata Ridlwan Lubis di Media Center Muktamar, Jum’at (26/3).
Dikatakanya, mekanisme pemilihan oleh DPRD dan presiden tidak akan mengebiri demokasi yang sudah berjalan, malahan akan memperkuat demokrasi yang sudah ada karena kinerja pemerintahan dapat terkontrol dengan baik.
Selain itu pemilihan langsung menimbulkan efek sosial yang luar biasa, berupa politik uang dan konflik yang terjadi di kalangan masyarakat. Pemilihan langsung juga menyita waktu yang cukup lama dalam proses pembanguna serta menelan biaya yang cukup mahal.
“Betul kalau dikatakan kembali ke masa lalu. Namun pemilihan langsung tidak malah menjadikan demokrasi kita semakin sehat, karena praktiknya di lapangan memunculkan konflik dan cost-nya sangat tinggi,” katanya (nam)
Terpopuler
1
40 Hari Wafat Gus Alam, KH Said Aqil Siroj: Pesantren Harus Tetap Hidup!
2
Mendaki Puncak Jabal Nur, Napak Tilas Kanjeng Nabi di Gua Hira
3
Waktu Terbaik untuk Resepsi Pernikahan menurut Islam
4
Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren
5
Terima Dubes Afghanistan, PBNU Siap Beri Beasiswa bagi Mahasiswa yang Ingin Studi di Indonesia
6
Eskalasi Konflik Iran-Israel, Saling Serang Titik Vital di Berbagai Wilayah
Terkini
Lihat Semua
