NU Tetap Teguh Memegang Khittoh

Jakarta, NU Online. Sesuai dengan khittoh yang telah ditetapkan, PBNU tetap konsisten untuk menghindarkan diri dari politik yang bersifat praktis. Demikian penegasan Ketua Umum PBNU dalam acara silaturrahmi nasional antar warga NU di Hotel Sari Pan Pasific (13/04/2003) yang banyak dihadiri oleh para politisi dari berbagai partai politik, baik PKB, PPP, Golkar, ataupun dari partai lainnya. “Untuk urusan politik praktis, NU tidak akan turut campur” ungkap KH Hasyim Muzadi. “Namun demikian, NU tidak dapat terhindar sama sekali dari urusan politik. Politik NU merupakan politik yang bersifat konseptual” tambahnya.

Sebagai organisasi dengan massa yang sangat besar, dan dalam sejarahnya juga pernah menjadi partai politik,  dalam organisasi internal NU seringkali terdapat usulan untuk merubah kembali NU sebagai organisasi politik, ataupun timbulnya tarik menarik antar para anggota NU yang duduk dalam partai politik tertentu untuk memanfaatkan suara warga NU untuk kepentingan partai politiknya. Kondisi ini seringkali menimbulkan konflik antar warga NU dan energi mereka tercurahkan pada hal-hal yang kurang produktif sedangkan urusan pengembangan keagamaan yang menjadi fokus NU menjadi terbengkalai

Untuk mengatasi masalah ini, salah satu usaha yang akan dilakukan adalah pembentukan komisi politik dalam struktur organisasi NU. Komisi inilah yang nanti akan berusaha menyelesaikan berbagai permasalahan warga nahdliyyin berkaitan dengan politik, sebab saat ini masalah politik menarik perhatian sangat besar warga NU, dari tingkat pusat sampai dengan ranting. “ Syuriah di kecamatanpun sekarang jadi rebutan karena dapat menjadi akses untuk menjadi anggota DPRD “ kata salah satu ketua PBNU. Komisi ini belum dibentuk, walaupun sudah ada mandat dalam muktamar NU ke-30 di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadiin Lirboyo Kediri, tetapi untuk sementara masalah komisi politik ditugaskan ke Drs H. Ahmad Bagja, salah satu ketua NU yang mumpuni dalam masalah politik.

Usaha lain untuk mengurangi konflik ini adalah akan dibentuknya etika politik NU. Dengan etika politik, hubungan antar berbagai organisasi politik yang banyak diikuti oleh warga NU atau warga NU yang aktif dalam organisasi politik tertentu dapat diatur untuk menghindari konflik kepentingan dengan NU. Sebenarnya dalam organisasi NU, sudah terdapat aturan pelarangan perangkapan jabatan untuk menjadi pengurus harian partai politik tertentu, guna menghindari konflik, akan tetapi hal ini masih banyak dilanggar, seperti yang diungkapkan oleh pengurus Fatayat NU dalam pertemuan.(MKF)