Warta
REFLEKSI FPKB
NU Lebih Berperan dalam Dialog antar Agama daripada Pemerintah
NU Online · Jumat, 31 Desember 2010 | 05:00 WIB
Jakarta, NU Online
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR dan MPR RI menilai, dialog antar umat beragama selama tahun 2010 cenderung dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, bukan oleh lembaga pemerintah. Ormas dimaksud seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.<>
"Cobalah catat selama beberapa tahun terakhir ini, hampir tidak ada peran pemerintah dalam melaksanakan dialog antar-umat beragama. Tetapi malah dilaksanakan oleh NU dan Muhammadiyah," kata Ketua FPKB MPR Lukman Edy dalam "Refleksi Akhir Tahun 2010 Fraksi PKB MPR-DPR RI", di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, kemarin (29/12/2010).
Kata Lukman, pihak pemerintah luar negeri ketika belajar dialog antar umat beragama juga bukan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI.
"Tetapi dia (pihak luar negeri, red.) belajar ke NU, belajar ke Muhammadiyah," katanya didampingi Ketua Fraksi DPR Marwan Ja'far dan narasumber Dr Musdah Mulia (pemerhati hubungan antar agama) dan Salamuddin Daeng (Institute for Global Justice). Acara refleksi dimoderatori aktivis perempuan Luluk Nur Hamidah.
Oleh sebab itu, kata Lukman, negara kita memerlukan ayat-ayat (pasal-pasal dalam undang-undang, red.) yang lebih segar (baru) untuk mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan dialog antar umat beragama.
"Hal ini untuk mendorong pemerintah demi terwujudnya kebebasan beragama dan berkeyakinan," katanya. (krh)
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR dan MPR RI menilai, dialog antar umat beragama selama tahun 2010 cenderung dilakukan oleh organisasi masyarakat (ormas) keagamaan, bukan oleh lembaga pemerintah. Ormas dimaksud seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.<>
"Cobalah catat selama beberapa tahun terakhir ini, hampir tidak ada peran pemerintah dalam melaksanakan dialog antar-umat beragama. Tetapi malah dilaksanakan oleh NU dan Muhammadiyah," kata Ketua FPKB MPR Lukman Edy dalam "Refleksi Akhir Tahun 2010 Fraksi PKB MPR-DPR RI", di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, kemarin (29/12/2010).
Kata Lukman, pihak pemerintah luar negeri ketika belajar dialog antar umat beragama juga bukan kepada pemerintah dalam hal ini Departemen Agama RI.
"Tetapi dia (pihak luar negeri, red.) belajar ke NU, belajar ke Muhammadiyah," katanya didampingi Ketua Fraksi DPR Marwan Ja'far dan narasumber Dr Musdah Mulia (pemerhati hubungan antar agama) dan Salamuddin Daeng (Institute for Global Justice). Acara refleksi dimoderatori aktivis perempuan Luluk Nur Hamidah.
Oleh sebab itu, kata Lukman, negara kita memerlukan ayat-ayat (pasal-pasal dalam undang-undang, red.) yang lebih segar (baru) untuk mendorong peran pemerintah dalam meningkatkan pelaksanaan dialog antar umat beragama.
"Hal ini untuk mendorong pemerintah demi terwujudnya kebebasan beragama dan berkeyakinan," katanya. (krh)
Terpopuler
1
Kemenag Tetapkan Gelar Akademik Baru untuk Lulusan Ma’had Aly
2
LKKNU Jakarta Perkuat Kesehatan Mental Keluarga
3
Mahasiswa Gelar Aksi Indonesia Cemas, Menyoal Politisasi Sejarah hingga RUU Perampasan Aset
4
3 Alasan Bulan Kedua Hijriah Dinamakan Safar
5
Kopri PB PMII Luncurkan Beasiswa Pendidikan Khusus Profesi Advokat untuk 2.000 Kader Perempuan
6
Pentingnya Kelola Keinginan dengan Ukur Kemampuan demi Kebahagiaan
Terkini
Lihat Semua
