Warta
JELANG MUKTAMAR
NU Jatim Usul Mandataris Muktamar Urusan Politik
NU Online · Ahad, 1 November 2009 | 05:53 WIB
Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan mandataris urusan politik dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 25-31 Januari 2010.
"Potensi politik NU itu mengalahkan parpol, sehingga perlu diarahkan agar tak dimanfaatkan orang lain dan akhirnya mencemari NU," kata Sekretaris PWNU Jatim H Masyhudi Muchtar di Surabaya, Ahad (1/11).<>
Oleh karena itu, NU Jatim mengusulkan perlunya ada penunjukan mandataris muktamar untuk melaksanakan politik NU, termasuk perlu tidaknya merumuskan lembaga untuk arahan, fungsi, struktur, dan sebagainya.
"Dengan adanya mandataris khusus politik, maka NU secara organisatoris tidak akan terseret politik praktis, karena rais aam syuriah dan ketua umum PBNU tidak mengurusinya dan bisa kena sanksi bila terlibat," katanya.
Sementara itu, Ketua PW Maarif NU Jatim H Suhaimi Syukur mengaku ia mengusulkan pembentukan APTINU atau Asosiasi Perguruan Tinggi NU dan PERGUNU atau Persatuan Guru NU dalam muktamar mendatang.
"NU perlu memikirkan nasib guru dan dosen, sedang Maarif akan mengurus kualitas gedung, sarana, dan kurikulum pendidikan, sehingga apa unggulan pendidikan NU akan menjadi jelas, bukan latah membuat sekolah bertaraf internasional," katanya. (ant/mad)
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan mandataris urusan politik dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 25-31 Januari 2010.
"Potensi politik NU itu mengalahkan parpol, sehingga perlu diarahkan agar tak dimanfaatkan orang lain dan akhirnya mencemari NU," kata Sekretaris PWNU Jatim H Masyhudi Muchtar di Surabaya, Ahad (1/11).<>
Oleh karena itu, NU Jatim mengusulkan perlunya ada penunjukan mandataris muktamar untuk melaksanakan politik NU, termasuk perlu tidaknya merumuskan lembaga untuk arahan, fungsi, struktur, dan sebagainya.
"Dengan adanya mandataris khusus politik, maka NU secara organisatoris tidak akan terseret politik praktis, karena rais aam syuriah dan ketua umum PBNU tidak mengurusinya dan bisa kena sanksi bila terlibat," katanya.
Sementara itu, Ketua PW Maarif NU Jatim H Suhaimi Syukur mengaku ia mengusulkan pembentukan APTINU atau Asosiasi Perguruan Tinggi NU dan PERGUNU atau Persatuan Guru NU dalam muktamar mendatang.
"NU perlu memikirkan nasib guru dan dosen, sedang Maarif akan mengurus kualitas gedung, sarana, dan kurikulum pendidikan, sehingga apa unggulan pendidikan NU akan menjadi jelas, bukan latah membuat sekolah bertaraf internasional," katanya. (ant/mad)
Terpopuler
1
Inalillahi, Tokoh NU, Pengasuh Pesantren Bumi Cendekia KH Imam Aziz Wafat
2
Mas Imam Aziz, Gus Dur, dan Purnama Muharramnya
3
Santri Kecil di Tuban Hilang Sejak Kamis Lalu, Hingga Kini Belum Ditemukan
4
Gus Yahya: Sanad adalah Tulang Punggung Keilmuan Pesantren dan NU
5
Kupas Tuntas Nalar Fiqih di Balik Fatwa Haram Sound Horeg
6
Sound Horeg: Menakar Untung-Rugi Kebisingan
Terkini
Lihat Semua
