Warta
JELANG MUKTAMAR
NU Jatim Usul Mandataris Muktamar Urusan Politik
NU Online · Ahad, 1 November 2009 | 05:53 WIB
Surabaya, NU Online
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan mandataris urusan politik dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 25-31 Januari 2010.
"Potensi politik NU itu mengalahkan parpol, sehingga perlu diarahkan agar tak dimanfaatkan orang lain dan akhirnya mencemari NU," kata Sekretaris PWNU Jatim H Masyhudi Muchtar di Surabaya, Ahad (1/11).<>
Oleh karena itu, NU Jatim mengusulkan perlunya ada penunjukan mandataris muktamar untuk melaksanakan politik NU, termasuk perlu tidaknya merumuskan lembaga untuk arahan, fungsi, struktur, dan sebagainya.
"Dengan adanya mandataris khusus politik, maka NU secara organisatoris tidak akan terseret politik praktis, karena rais aam syuriah dan ketua umum PBNU tidak mengurusinya dan bisa kena sanksi bila terlibat," katanya.
Sementara itu, Ketua PW Maarif NU Jatim H Suhaimi Syukur mengaku ia mengusulkan pembentukan APTINU atau Asosiasi Perguruan Tinggi NU dan PERGUNU atau Persatuan Guru NU dalam muktamar mendatang.
"NU perlu memikirkan nasib guru dan dosen, sedang Maarif akan mengurus kualitas gedung, sarana, dan kurikulum pendidikan, sehingga apa unggulan pendidikan NU akan menjadi jelas, bukan latah membuat sekolah bertaraf internasional," katanya. (ant/mad)
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur mengusulkan mandataris urusan politik dalam Muktamar ke-32 NU di Makassar pada 25-31 Januari 2010.
"Potensi politik NU itu mengalahkan parpol, sehingga perlu diarahkan agar tak dimanfaatkan orang lain dan akhirnya mencemari NU," kata Sekretaris PWNU Jatim H Masyhudi Muchtar di Surabaya, Ahad (1/11).<>
Oleh karena itu, NU Jatim mengusulkan perlunya ada penunjukan mandataris muktamar untuk melaksanakan politik NU, termasuk perlu tidaknya merumuskan lembaga untuk arahan, fungsi, struktur, dan sebagainya.
"Dengan adanya mandataris khusus politik, maka NU secara organisatoris tidak akan terseret politik praktis, karena rais aam syuriah dan ketua umum PBNU tidak mengurusinya dan bisa kena sanksi bila terlibat," katanya.
Sementara itu, Ketua PW Maarif NU Jatim H Suhaimi Syukur mengaku ia mengusulkan pembentukan APTINU atau Asosiasi Perguruan Tinggi NU dan PERGUNU atau Persatuan Guru NU dalam muktamar mendatang.
"NU perlu memikirkan nasib guru dan dosen, sedang Maarif akan mengurus kualitas gedung, sarana, dan kurikulum pendidikan, sehingga apa unggulan pendidikan NU akan menjadi jelas, bukan latah membuat sekolah bertaraf internasional," katanya. (ant/mad)
Terpopuler
1
Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren
2
Mendaki Puncak Jabal Nur, Napak Tilas Kanjeng Nabi di Gua Hira
3
40 Hari Wafat Gus Alam, KH Said Aqil Siroj: Pesantren Harus Tetap Hidup!
4
Waktu Terbaik untuk Resepsi Pernikahan menurut Islam
5
Zaman Kegaduhan, Rais Aam PBNU Ingatkan Umat Islam Ikuti Ulama yang Istiqamah
6
Terima Dubes Afghanistan, PBNU Siap Beri Beasiswa bagi Mahasiswa yang Ingin Studi di Indonesia
Terkini
Lihat Semua
