Jakarta, NU Online
KH Hasyim Muzadi mengungkapkan bahwa PBNU tidak akan berhenti mengkampanyekan gerakan anti korupsi dengan menggandeng tokoh-tokoh nasional lainnya yang bersih untuk menyelamatkan bangsa ini. “Karena Indonesia sudah dikuasai oleh para koruptor dan penjudi” ungkapnya.
Hal tersebut diungkapkan dalam penegasan tentang kampanye anti korupsi berupa penandatanganan Airlangga Agreement bersama empat tokoh lainnya Nurcholis Madji, Mahfud M.D. Hidayat Nur Wahid, dan Andi Mallarangeng di Graha Bikiptekdok Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya.
<>Secara keseluruhan, agreement tersebut merupakan upaya untuk menghilangkan seluruh kebobrokan yang melanda negeri ini seperti antikorupsi, anti-money politics, antikekerasan politik, antidominasi asing, tegakkan supremasi hukum, jaga integritas bangsa, dan bela kepentingan wong cilik.
Hasyim menjelaskan bahwa parpol saat ini sudah tidak lagi memperjuangkan kepentingan rakyat karena para elit partai tersebut telah dibeli oleh para koruptor dan penjudi. Hal ini terbukti dari kemenangan pemilihan gubernur atau bupati yang tidak lagi ditentukan oleh parpol, tetapi oleh kekuatan lain yang mampu membeli parpol,, yaitu koruptor dan penjudi.
Hal ini juga menyebabkan para pemimpin daerah tersebut lebih patuh pada koruptor yang telah memenangkan mereka tersebut sehingga mereka akan datang lebih cepat datang dibandingkan jika dipanggil atasan mereka secara formal seperti gubernur karena bisa menggunakan alasan otonomi daerah.
Untuk itu pengasuh pesantren mahasiswa Al Hikam Malang tersebut mengatakan bahwa gerakan anti korupsi harus dibangun dalam seluruh aspek, mulai dari pengembangan opini publik seperti gerakan anti politisi busuk sampai dengan penegakan hukum dengan menghukum seberat-beratnya para korupto tersebut. “Semuanya nanti memang bermuara pada pimpinan negara yang harus sesuai dengan kehendak rakyat," ungkapnya.
Dalam internal NU sendiri, PBNU telah mengingatkan para pejabat yang berasal dari kalangan NU agar menjaga amanah yang diberikan dan jika mereka memang terbukti korupsi, NU tidak akan segan-segan untuk mengungkapkannya. Hal tersebut juga berlaku bagi pengurus NU dalam semua tingkatan.(mkf)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Workshop Jalantara Berhasil Preservasi Naskah Kuno KH Raden Asnawi Kudus
3
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
4
Rapimnas FKDT Tegaskan Komitmen Perkuat Kaderisasi dan Tolak Full Day School
5
Ketum FKDT: Ustadz Madrasah Diniyah Garda Terdepan Pendidikan Islam, Layak Diakui Negara
6
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
Terkini
Lihat Semua