Jakarta, NU Online
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan kekecewaan terhadap Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang memberi kesempatan kepada Jemaah Ahmadiyah melaksanakan ajarannya.
Ketua MUI KH Kholil Ridwan bahkan menyatakan Pemerintah Indonesia telah mengotori tanah suci Makkah dan Madinah terkait dengan keputusan Bakorpakem itu.<>
"Pasalnya, keputusan ulama di dunia sudah menyatakan bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam, yang berarti tidak boleh masuk ke Mekkah,” katanya dalam acara pertemuan MUI dengan Forum Umat Islam (FUI), di Jakarta, Rabu (16/1).
Sebelumnya rapat intensif yang digelar Bakorpakem memutuskan memberi kesempatan kepada jemaah Ahmadiyah melaksanakan ajarannya dengan syarat dapat membuktikan pengakuannya dalam 12 butir penjelasan yang mereka keluarkan.
Menurut Kholil Ridlwan, putusan Bakorpakem terhadap Ahmadiyah itu sangat tidak aspiratif sesuai dengan keinginan umat Islam di tanah air.
Dengan putusan terhadap Ahmadiyah itu, kata dia, berarti sudah tiga aspirasi umat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah.
"Hal ini menunjukkan Bakor Pakem yang menghantarkan keberadaan Ahmadiyah menjadi legal, sangat tidak aspiratif," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan, MUI tidak terlibat dan bertanggung jawab atas keluarnya keputusan Bakorpakem terkait Ahmadiyah.
"Semula akan dikonsultasikan dahulu dengan MUI, ternyata tidak dan langsung dibawa dan diputuskan," katanya.
Ia menegaskan MUI sendiri tetap bersikap bahwa Ahmadiyah tetap sebagai aliran sesat dan akan disampaikan kepada pemerintah seiring Bakorpakem sudah mengeluarkan keputusan tentang aliran Ahmadiyah.
"Kita akan merumuskan surat yang akan dikirim ke pemerintah, bahwa Ahmadiyah itu belum berubah dan tetap sesat," katanya. (ant/nam)
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengungkapkan kekecewaan terhadap Badan Koordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) yang memberi kesempatan kepada Jemaah Ahmadiyah melaksanakan ajarannya.
Ketua MUI KH Kholil Ridwan bahkan menyatakan Pemerintah Indonesia telah mengotori tanah suci Makkah dan Madinah terkait dengan keputusan Bakorpakem itu.<>
"Pasalnya, keputusan ulama di dunia sudah menyatakan bahwa Ahmadiyah itu di luar Islam, yang berarti tidak boleh masuk ke Mekkah,” katanya dalam acara pertemuan MUI dengan Forum Umat Islam (FUI), di Jakarta, Rabu (16/1).
Sebelumnya rapat intensif yang digelar Bakorpakem memutuskan memberi kesempatan kepada jemaah Ahmadiyah melaksanakan ajarannya dengan syarat dapat membuktikan pengakuannya dalam 12 butir penjelasan yang mereka keluarkan.
Menurut Kholil Ridlwan, putusan Bakorpakem terhadap Ahmadiyah itu sangat tidak aspiratif sesuai dengan keinginan umat Islam di tanah air.
Dengan putusan terhadap Ahmadiyah itu, kata dia, berarti sudah tiga aspirasi umat yang tidak diperhatikan oleh pemerintah.
"Hal ini menunjukkan Bakor Pakem yang menghantarkan keberadaan Ahmadiyah menjadi legal, sangat tidak aspiratif," katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi Fatwa MUI, KH Ma’ruf Amin, mengatakan, MUI tidak terlibat dan bertanggung jawab atas keluarnya keputusan Bakorpakem terkait Ahmadiyah.
"Semula akan dikonsultasikan dahulu dengan MUI, ternyata tidak dan langsung dibawa dan diputuskan," katanya.
Ia menegaskan MUI sendiri tetap bersikap bahwa Ahmadiyah tetap sebagai aliran sesat dan akan disampaikan kepada pemerintah seiring Bakorpakem sudah mengeluarkan keputusan tentang aliran Ahmadiyah.
"Kita akan merumuskan surat yang akan dikirim ke pemerintah, bahwa Ahmadiyah itu belum berubah dan tetap sesat," katanya. (ant/nam)
Terpopuler
1
Ramai Bendera One Piece, Begini Peran Bendera Hitam dalam Revolusi Abbasiyah
2
Gus Yahya: NU Bergerak untuk Kemaslahatan Umat
3
Munas Majelis Alumni IPNU Berakhir, Prof Asrorun Niam Terpilih Jadi Ketua Umum
4
Ketum PBNU Resmikan 13 SPPG Makan Bergizi Gratis di Lingkungan NU
5
PPATK Tuai Kritik: Rekening Pasif Diblokir, Rekening Judol Malah Dibiarkan
6
Di Tengah Fenomena Bendera One Piece Badan Siber Ansor Ajak Generasi Muda Hormati Merah Putih
Terkini
Lihat Semua
