Menteri Muslim Inggris Kunjungi PBNU

Jakarta, NU Online
Shahid Malik, menteri Pembangunan Internasional Inggris atau Departement for International Development (DIFD) melakukan kunjungan ke kantor PBNU, Selasa (24/6) untuk menggalang kerjasama dalam bidang pengentasan kemiskinan di lingkungan warga NU.

Menteri muslim pertama Inggris ini ditemui oleh Sekjen PBNU Endang Turmudi dan Ketua Lakpesdam Nasihin Hasan. Pemerintah Inggris sepakat untuk memberikan bantuan sebesar 36 milyar rupiah yang diperuntukkan bagi NU dan Muhammadiyah yang terlibat dalam program ini.<>

Program ini akan diarahkan untuk mendukung upaya masyarakat miskin mengakses anggaran pemerintah dalam bidang kesehatan, pendidikan dasar, perumahan dan layanan publik lainnya.

Shahid Malik menuturkan upaya pengurangan kemiskinan ini merupakan bagian dari Millenium Development Goals (MDGs) yang diharapkan pada tahun 2015 bisa mengurangi kemiskinan secara nyata.

“Jika organisasi-organisasi agama terlibat aktif dalam upaya pengurangan kemiskinan ini, kami yakin gerakan ini akan semakin cepat dalam mencapai tujuannya,” katanya.

Program seperti ini sudah dijalankan sejak tahun 2004 lalu dan terbukti sukses. Shan Mitra, kepala DIFD Indonesia menjelaskan kesuksesan program di masa lalu ini akan diimplementasikan dalam cakupan yang lebih luas.

Sementara itu Ketua Lakpesdam Nasihin Hasan menjelaskan lembaganya sudah banyak memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang pendidikan demokrasi deliberatif. Dalam model ini, masyarakat di tingkat desa melakukan rembuk warga untuk menentukan kebutuhan prioritas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya.

Melalui wakil-wakilnya di DPRD, hasil musyawarah tersebut menjadi usulan dalam rancangan APBD. Berdasarkan pengalaman, sebagian besar yang diusulkan masyarakat dalam rembug warga ini diterima oleh Pemda.

Selanjutnya, ketetapan APBD ini dicetak dalam bentuk poster, kalender, pamflet dan lainnya yang memungkinkan warga untuk mengontrol apakah program yang sudah diusulkan tersebut dilaksanakan atau tidak oleh pemerintah.

“Ini merupakan upaya menumbuhkan transparansi dan melakukan control terhadap pemerintah. Bupati tidak bisa sembarangan menggunakan anggarannya,” tandasnya.

Saat ini baru lima kabupaten yang menjadi sasaran program Lakpesdam ini meliputi Wonosobo, Cilacap, Lamongan, Jepara dan Ngawi. “Masih ada 400 lebih kabupaten kota yang belum tersentuh program ini,” ujarnya. (mkf)