Menag: Jihad untuk Perangi Keterbelakangan

Cilegon, NU Online
Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni minta para tokoh agama agar pengertian jihad diarahkan untuk memerangi dan melawan keterbelakangan, kemiskinan, kebodohan dan ketidakadilan yang ada di tengah masyarakat dewasa ini.

Pernyataan tersebut dikemukakan Maftuh di Cilegon, Banten, Jumat (27/3) kemarin, terkait adanya berita dimulainya pembangunan monumen Resolusi Jihad sebagai bagian dari upaya memperingati perjuangan para ulama besar Nahdlatul Ulama (NU). Pembangunan monumen tersebut dilakukan pengurus Cabang NU (PCNU) Kota Surabaya.<>

Hadir pada peletakan batu pertama monumen Resolusi Jihad beberapa pengurus Tanfidziyah dan Syuriah NU, di antaranya Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Rois Syuriah PWNU Jawa Timur KH Miftakhul Akhyar dan lain-lain.

Monumen Resolusi Jihad itu dibangun di sebelah Kantor PCNU Kota Surabaya, tepatnya di Jalan Raya Pahlawan No.6 Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Surabaya.

Usai meresmikan Masjid Agung Nurul Ikhlas, Cilegon, Banten, Maftuh mengatakan, pembangunan monumen Resolusi Jihad, merupakan fakta sejarah yang tak dapat dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia melepaskan diri dari belenggu penjajahan.

"Selaku menteri agama, saya dapat memahami apa yang dilakukan para pengurus NU di Jatim," katanya seperti dilansir situs resmi Depag.

Fakta sejarah telah memberikan tempat yang setinggi-tingginya kepada para ulama dan santri yang berjuang mempertahankan kemerdekaan beberapa tahun silam. Perang di Kota Pahlawan diawali masuknya sekutu yang ingin mendudukkan kembali penjajah Belanda di bumi nusantara.

Kini, lanjut Menag, yang perlu diwaspadai adalah semangat jihad yang dikobarkan, yang dipimpin Hadratus Syaikh KH Hasyim Asyari di Surabaya yang mencetuskan Resolusi Jihad pada masa itu.

Untuk saat ini dan yang akan datang, katanya, hendaknya jihad diarahkan untuk melawan kebodohan, keterbelakangan, kemiskinan dan ketidakadilan. Langkah utama yang harus dilakukan untuk itu, menurut dia, adalah mendukung program pemerintah dalam membasmi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). (nam)