Warta
RUU PENODAAN AGAMA
Menag Jelaskan Penistaan Agama
NU Online · Rabu, 24 Februari 2010 | 00:35 WIB
Pasuruan, NU Online
Menteri Agama Suryadharma Ali di Pondok Pesantren Salafiyah, Kebonsari, Kota Pasuruan, Jawa Timur, menjelaskan soal dua hal yang tengah menjadi sorotan publik, yakni undang-undang penistaan agama dan nikah siri. Menurut Menag, sejumlah LSM mengajukan yudicial review undang-undang penistaan agama ke MK karena pemerintah hanya mengakui enam agama saja, Islam, Kriten Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Buda, dan Konghucu, sedangkan aliran lain tidak diakui.
"Kebebasan sebebas-bebasnya atau kebebasan mutlak di dunia ini tidak ada. Kebebasan tentu masih ada batas-batasnya. Jika sampai yudicial review yang diajukan LSM tersebut dikabulkan MK, maka menjadi tidak salah jika nantinya muncul nabi baru, agama baru, serta adanya tindakan mengubah-ubah ayat-ayat kitab suci agama yang telah ada," kata Menag.<>
Lebih lanjut Menag menjelaskan, jika nantinya juga bermuncula aliran-lairan sesat. Menag juga mengingatkan, belakangan ini ada sekelompok orang yang tengah mengembangkan kebebasan mutlak. Ini artinya tidak memerlukan aturan, atau tidak membutuhkan pemerintahan. Sehingga dalam kesempatan itu Menag minta umat Islam di Indonesia untuk berdoa agar permohonan yudicial review yang diajukan LSM tidak dikabulkan MK.
Menag juga menegaskan, undang-undang tentang penistaan agama masih dibutuhkan, karena aturannya sudah jelas, penodaan agama-agama yang telah ada jelas salah.
"Siapa yang melanggar berarti telah melakukan penistaan atau penodaan agama," tegas Menag. (ful)
Menteri Agama Suryadharma Ali di Pondok Pesantren Salafiyah, Kebonsari, Kota Pasuruan, Jawa Timur, menjelaskan soal dua hal yang tengah menjadi sorotan publik, yakni undang-undang penistaan agama dan nikah siri. Menurut Menag, sejumlah LSM mengajukan yudicial review undang-undang penistaan agama ke MK karena pemerintah hanya mengakui enam agama saja, Islam, Kriten Protestan, Kristen Katholik, Hindu, Buda, dan Konghucu, sedangkan aliran lain tidak diakui.
"Kebebasan sebebas-bebasnya atau kebebasan mutlak di dunia ini tidak ada. Kebebasan tentu masih ada batas-batasnya. Jika sampai yudicial review yang diajukan LSM tersebut dikabulkan MK, maka menjadi tidak salah jika nantinya muncul nabi baru, agama baru, serta adanya tindakan mengubah-ubah ayat-ayat kitab suci agama yang telah ada," kata Menag.<>
Lebih lanjut Menag menjelaskan, jika nantinya juga bermuncula aliran-lairan sesat. Menag juga mengingatkan, belakangan ini ada sekelompok orang yang tengah mengembangkan kebebasan mutlak. Ini artinya tidak memerlukan aturan, atau tidak membutuhkan pemerintahan. Sehingga dalam kesempatan itu Menag minta umat Islam di Indonesia untuk berdoa agar permohonan yudicial review yang diajukan LSM tidak dikabulkan MK.
Menag juga menegaskan, undang-undang tentang penistaan agama masih dibutuhkan, karena aturannya sudah jelas, penodaan agama-agama yang telah ada jelas salah.
"Siapa yang melanggar berarti telah melakukan penistaan atau penodaan agama," tegas Menag. (ful)
Terpopuler
1
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
2
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
3
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
4
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
5
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
6
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
Terkini
Lihat Semua
