Warta
KOMISI ORGANISASI
Masa Jabatan Gagal Dibatasi, Hasyim Berpeluang Kembali di Tanfidziyah
NU Online · Kamis, 25 Maret 2010 | 16:17 WIB
Jakarta, NU Online
Upaya melakukan pembatasan masa jabatan maksimal 2 kali di lingkungan NU kembali terganjal sebagaimana muktamar NU di Donohudan Solo 2004 lalu. Sejumlah wilayah dan cabang menolak dilakukannya pembatasan ini mengingat kesulitan kader.
Pembatasan masa jabatan ini dilakukan dalam draft yang baru pasal 13 ayat 3 yang dan ketua di tingkat kepengurusan wilayah dan cabang maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.r />
Terdapat perdebatan yang cukup alot terhadap pasal ini. PWNU Jawa Timur menginginkan adanya pembatasan untuk rais aam dan ketua tanfidziyah, tetapi ada yang menginginkan pembatasan cukup di lingkungan tanfidziyah sedangkan syuriyah tak perlu dibatasi. Wilayah yang setuju adanya pembatasan adalah PWNU Jawa Timur, Bantul dan Kudus sementara PWNU Papua, Banyuwangi, Lasem, Cilacap, dan Manado menolak.
Alasan utama diadakan pembatasan adalah keinginan untuk kaderisasi di lingkungan NU serta untuk menghilangkan kroniisme jika satu tokoh menjabat terlalu lama. Hal ini memang tidak menjadi masalah di lingkungan NU Jawa Timur, tetapi menjadi masalah besar pada NU yang wilayah dan cabangnya kurang memiliki kader yang mumpuni.
NU di luar Jawa terutama keberatan adanya pembatasan ini mengingat sulitnya mencari kader yang mumpuni untuk menduduki menduduki posisi tersebut. Sebagian mengusulkan pembatasan masa jabatan diperluas sampai 3-4 kali jabatan berturut-turut, tetapi akhirnya disepakati ayat tersebut dihapus.
Bagi yang tidak setuju adanya pembatasan, mereka berpendapat, biarlah kader sendiri yang menentukan pembatasan itu. Jika seorang calon memang memiliki kualitas yang layak, tentu ia akan terpilih selama beberapa kali sementara jika tidak mumpuni, akan dengan sendirinya tereliminasi.
Pada muktamar ke-31 di Solo, usulan ini pernah di munculkan tetapi gagal ditetapkan, salah satu alasannya adalah mengapa orang berbakti kepada organisasi harus dibatasi.
Dengan hilangnya pembatasan ini, KH Hasyim Muzadi yang sudah dua kali menjabat sebagai ketua umum tanfidziyah NU berpeluang untuk naik kembali untuk ketiga kalinya.
Saat dikonfirmasi, Hasyim menegaskan dirinya sudah merasa cukup menjadi ketua umum tanfidziyah NU selama dua kali. “Biarkah orang lain saja yang menempati posisi itu, cukuplah bagi saya,” tandasnya.
Dalam berbagai pernyataan KH Hasyim Muzadi sudah menegaskan untuk tidak mencalonkan dirinya kembali untuk ketiga kalinya agar terjadi kaderisasi di lingkungan NU. “NU bukanlah kerajaan,” katanya suatu ketika. (mkf)
Upaya melakukan pembatasan masa jabatan maksimal 2 kali di lingkungan NU kembali terganjal sebagaimana muktamar NU di Donohudan Solo 2004 lalu. Sejumlah wilayah dan cabang menolak dilakukannya pembatasan ini mengingat kesulitan kader.
Pembatasan masa jabatan ini dilakukan dalam draft yang baru pasal 13 ayat 3 yang dan ketua di tingkat kepengurusan wilayah dan cabang maksimal 2 (dua) periode berturut-turut.
Terdapat perdebatan yang cukup alot terhadap pasal ini. PWNU Jawa Timur menginginkan adanya pembatasan untuk rais aam dan ketua tanfidziyah, tetapi ada yang menginginkan pembatasan cukup di lingkungan tanfidziyah sedangkan syuriyah tak perlu dibatasi. Wilayah yang setuju adanya pembatasan adalah PWNU Jawa Timur, Bantul dan Kudus sementara PWNU Papua, Banyuwangi, Lasem, Cilacap, dan Manado menolak.
Alasan utama diadakan pembatasan adalah keinginan untuk kaderisasi di lingkungan NU serta untuk menghilangkan kroniisme jika satu tokoh menjabat terlalu lama. Hal ini memang tidak menjadi masalah di lingkungan NU Jawa Timur, tetapi menjadi masalah besar pada NU yang wilayah dan cabangnya kurang memiliki kader yang mumpuni.
NU di luar Jawa terutama keberatan adanya pembatasan ini mengingat sulitnya mencari kader yang mumpuni untuk menduduki menduduki posisi tersebut. Sebagian mengusulkan pembatasan masa jabatan diperluas sampai 3-4 kali jabatan berturut-turut, tetapi akhirnya disepakati ayat tersebut dihapus.
Bagi yang tidak setuju adanya pembatasan, mereka berpendapat, biarlah kader sendiri yang menentukan pembatasan itu. Jika seorang calon memang memiliki kualitas yang layak, tentu ia akan terpilih selama beberapa kali sementara jika tidak mumpuni, akan dengan sendirinya tereliminasi.
Pada muktamar ke-31 di Solo, usulan ini pernah di munculkan tetapi gagal ditetapkan, salah satu alasannya adalah mengapa orang berbakti kepada organisasi harus dibatasi.
Dengan hilangnya pembatasan ini, KH Hasyim Muzadi yang sudah dua kali menjabat sebagai ketua umum tanfidziyah NU berpeluang untuk naik kembali untuk ketiga kalinya.
Saat dikonfirmasi, Hasyim menegaskan dirinya sudah merasa cukup menjadi ketua umum tanfidziyah NU selama dua kali. “Biarkah orang lain saja yang menempati posisi itu, cukuplah bagi saya,” tandasnya.
Dalam berbagai pernyataan KH Hasyim Muzadi sudah menegaskan untuk tidak mencalonkan dirinya kembali untuk ketiga kalinya agar terjadi kaderisasi di lingkungan NU. “NU bukanlah kerajaan,” katanya suatu ketika. (mkf)
Terpopuler
1
Munas Majelis Alumni IPNU Berakhir, Prof Asrorun Niam Terpilih Jadi Ketua Umum
2
PPATK Tuai Kritik: Rekening Pasif Diblokir, Rekening Judol Malah Dibiarkan
3
Bendera One Piece Marak, Sarbumusi Serukan Pengibaran Merah Putih
4
Hadiri Haul Buntet 2025, Ketum PBNU Tegaskan Pesantren Punya Saham dalam Tegaknya NKRI
5
Gelombang Tinggi di Cianjur Hantam 67 Perahu Nelayan, SNNU Desak Revitalisasi Dermaga
6
Alumni IPNU Harus Hadir Jadi Penjernih dalam Konflik Sosial dan Jembatan Antarkelompok
Terkini
Lihat Semua
