Mandat Amin di cabut : Sejumlah Pembina IPNU Nyatakan Mundur
NU Online · Sabtu, 3 Mei 2003 | 12:59 WIB
Jakarta.NU.Online
Kelanjutan dari kasus pemecatan Pejabat (Pj) Ketua Umum PP IPNU H Amin Abdul Wahab Nasution beberapa hari lalu, sejumlah pembina PP IPNU menyatakan akan mengundurkan diri. Dua mantan Ketua Umum IPNU, yaitu Drs Zainuttahid dan H Hilmy Muhammadiyah disebut akan mengirim surat keberatan atas pemecatan yang dinilai tidak melalui mekanisme organisasi. “Jika pemecatan ini benar-benar diteruskan sebagai keputusan organisasi, maka kami akan mundur sebagai pembina IPNU,” demikian bunyi pesan singkat H Hilmi Muhammadiyah dari Madinah kepada salah seorang fungsionaris PP IPNU yang ditunjukkan kepada NU.Online, hari ini di Jakarta. Hilmy yang mantan Wakil Sekjen PBNU itu saat ini sedang bertugas sebagai kepala daerah kerja Madinah Panitia Haji tahun 2003.
Sikap Hilmy diamini juga oleh Mantan Ketua PP IPNU dua periode, Zainuttauhid. Lelaki kelahiran Jepara ini sangat menyayangkan tragedi Rabu malam yang me-lengserkan seorang ketua umum tanpa ada peringatan dan tidak dihadiri oleh sang ketua umum. Pengadilan in absentia semacam ini tidak berbeda dengan yang dilakukan oleh Amien Rais dan kroninya ketika memecat Gus Dur, jelasnya. Sementara itu, Amin yang merasa telah dijadikan sasaran tembak, akan menuntut hak-hak konstitusionalnya. “Selain dari pembina banyak yang masih mendukung saya sebagai ketua umum, setidaknya sudah 14 pengurus wilayah dari 26 wilayah seluruh Indonesia telah memberikan sikap kebulatan tekad untuk tetap mengakui saya sebagai ketua definitif. Ini adalah upaya sabotase dan kudeta terang-terangan yang tidak boleh dibiarkan berlangsung. Jika dibenarkan, akan ada preseden buruk berikutnya di lain tempat,” ujar Amin ketika dihubungi melalui telepon selulernya.
Dukungan yang mengalir kepada dirinya, diakui Amin sebagian besar berasal dari luar Jawa, namun setidaknya ada dua wilayah di Jawa, kata Amin, telah menyampaikan bela sungkawa atas Tragedi Rabu, dan tetap mendukung dirinya sebagai ketua. “Dengan demikian, semua produk keputusan PP IPNU yang tidak ditandatangani ketua definif, tidak sah. Tidak boleh ada pemaksaan atas nama organisasi demi memuaskan beberapa gelintir orang saja. Di sini saya bicara tertib organisasi,” jelasnya lagi.
Ketika ditanya soal sikapnya yang ngotot mengadakan kongres mendatang di kota kelahirannya, Jambi, Amin yang sudah aktif di IPNU sejak duduk dibangku SMP ini membeberkan banyak alasan. ”Jawa Timur itu kurang apa. Itu daerah basis. Sekarang masalahnya forum kongres ini akan kita jadikan sebagai ajang pelebaran daerah basis, bukan melulu ke kandang sendiri. Di sana kader NU tidak terurus, dan melalui kongres IPNU, sayap akan kita bentangkan lebar-lebar. Ini pemikiran strategis yang harus direspon dengan lapang dada. Soal kesiapan, tentu Jatim, dong. Tapi kita perlu syiar juga,” jelas Amin bersemangat.
Agenda Kongres tetap Jalan
Sementara itu, dari sekretariat Panitia kongres di lantai tujuh Graha Nahdliyah, Jl Kramat Raya 164 Jakarta diperoleh keterangan, mayoritas fungsionaris PP IPNU tetap pada pendirian semula, kongres harus jalan tepat waktu. Agaknya, mereka tidak tertarik lagi membahas pencopotan sepihak yang mereka lakukan, apalagi ada dukungan dari PBNU. “Amin itu melangar semua amanat Muspim. Tiga hal amanat yang diteken di atas kertas, yaitu melanjutkan program lama, mempercepat kongres dan tidak melakukan reshuffle, ketiganya dilanggar. Ia memperlambat kongres yang seharusnya pada bulan Maret lalu, dan memasukkan 10 nama baru dalam reshuffle pengurus pusat. Dia bukan produk kongres, hanya ditunjuk oleh pleno dan pleno kembali mengambil mandatnya. Titik, beres,” kata Sekjen PP IPNU Mujtahidur Rido kepada NU.
Mahasiswa Pascasarjana UI ini juga menjelaskan soal rencana pengunduran diri sejumlah pembina. Katanya, para pembina itu belum menerima informasi dari kedua belah pihak yang berseteru. “Oleh karena itu, saya dan kawan-kawan sepakat mengirim tim untuk menemui para pembina. Kepada mereka akan dijelaskan duduk persoalan yang sedang dialami oleh para pengurus pusat menjelang kongres,” lanjut Rido yang biasa dipanggil Edo ini. (DM)(Cih)
Terpopuler
1
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
2
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
3
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
4
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
5
Pimpinan DPR Bantah Gaji Naik, tapi Dapat Berbagai Tunjangan Total hingga Rp70 Juta
6
Alokasi 44 Persen Anggaran Pendidikan untuk MBG Tuai Kritik, Disebut sebagai Kesalahan Besar Pemerintah
Terkini
Lihat Semua