Maarif NU Minta Fokus Kepentingan Guru dan Murid

Jakarta, NU Online
Komitmen pemerintah untuk mengucurkan anggaran pendidikan sebesar 20 persen atau senilai 224 trilyun rupiah untuk tahun 2009 disambut gembira oleh Lembaga Pendidkan Maarif NU. Diharapkan anggaran tersebut dapat difokuskan untuk kepentingan guru dan murid.

Wakil Ketua Maarif NU Fathoni Rodli menjelaskan pentingnya fokus untuk kepentingan guru dan murid ini dikarenakan selama ini alokasi untuk biaya manajemen dan pencitraan yang tak terkait langsung dengan pendidikan masih cukup besar, terutama di Departemen Pendidikan Nasional yang alokasinya mencapai 35 persen.<>

“Untuk Depag kami memberi apresiasi karena 90 persen untuk guru dan murid sementara biaya manajemen hanya 10 persen. Karena itu, kita menuntut di Diknas juga 90 persen dialokasikan ke guru dan murid,” katanya kepada NU Online, Ahad.

Fathoni yang juga ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) ini sebenarnya mengaku kecewa dengan dimasukkannya alokasi gaji guru dalam proporsi biaya pendidikan 20 persen sebagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi. Ini akan menyebabkan biaya yang benar-benar untuk pendidikan berkurang.

Dalam hitungan kasarnya, dengan jumlah guru sekitar 2 juta orang dengan rata-rata gaji 2 juta rupiah per bulan dan dalam setahun menerima 13 kali gaji, maka dibutuhkan dana sebesar 52 trilyun, hanya untuk gaji saja, belum termasuk berbagai tunjangan seperti tunjangan profesi, daerah terpencil dan tunjangan daerah khusus.

“Apalagi akan ada rencana kenaikan gaji sebesar 15 persen, akan semakin banyak anggaran yang tersedot untuk gaji guru,” terangnya.

Selanjutnya, ia juga meminta agar sekolah swasta mendapatkan proporsi yang memadai untuk anggaran pendidikan tersebut. Selama ini, aparat di daerah masih mengalokasikan dana tersebut sebagian besar untuk sekolah negeri, baik untuk block grand (hibah), dana bagi guru berprestasi, sertifikasi dan lainnya. “Pejabat Diknas masih banyak yang fikirannya kolot, merasa sebagai pejabat pemerintah, jadi yang difikir hanya sekolah negeri saja,” tandasnya.

Salah satu contoh, ia berharap guru negeri tak hanya ditempatkan di sekolah negeri, tetapi dikembalikan ke sekolah swasta tempat asalnya mengajar. Ini merupakan pemanfaatan gaji guru yang diperbantukan. Demikian pula, ujian nasional, penerimaan murid baru yang bebas biaya seharusnya tak hanya untuk sekolah negeri.

“Itu semua kan untuk anak bangsa, baik yang sekolah negeri atau swasta, sehingga tidak ada lagi tak ada bunuh diri karena tak mampu bayar biaya sekolah,” ujarnya.

Permintaan lainnya adalah ia berharap pemerintah tidak membangun sekolah negeri di daerah yang sudah eksis sekolah swastanya yang akhirnya mematikan sekolah swasta itu. Menurutnya lebih baik meningkatkan kualitas sekolah tersebut. Sekali lagi, permintaan ini diapresiasi oleh departemen agama, tetapi belum mendapat sambutan dari Diknas. (mkf)