Warta
Langkah Tabayyun Terkait Keberatan PWNU Jatim Mendapat Dukungan
NU Online · Rabu, 12 Mei 2010 | 02:15 WIB
Jakarta, NU Online
Dukungan mengalir terhadap langkah tabayyun yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menyikapi keberatan Pengurus Wilayah (PW) NU Jatim dengan penyusunan kepengurusan PBNU periode 2010-1015.
"Lebih baik membuka pintu tabayyun (forum silaturrahmi untuk memberikan klarifikasi) dengan PWNU," kata mantan Wakil Sekjen PBNU Saiful Bachri Anshori kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/5).<>
Sebelumnya PWNU Jatim yang mempermasalahkan kepengurusan PBNU mewacanakan perlunya Muktamar Luar Biasa (MLB).
Menyikapi itu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan akan melakukan tabayyun dengan PWNU Jatim guna menyelesaikan persoalan ini.
Menurut Saiful Bachri, wacana MLB muncul karena selama ini PBNU dinilai tidak menanggapi protes pengurus wilayah yang menilai penyusunan kepengurusan PBNU dinilai melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
PBNU, kata Saiful, mestinya bisa menjelaskan aturan organisasi tentang penyusunan kepengurusan itu kepada PWNU yang masih mempermasalahkannya. (nam)
Dukungan mengalir terhadap langkah tabayyun yang dilakukan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam menyikapi keberatan Pengurus Wilayah (PW) NU Jatim dengan penyusunan kepengurusan PBNU periode 2010-1015.
"Lebih baik membuka pintu tabayyun (forum silaturrahmi untuk memberikan klarifikasi) dengan PWNU," kata mantan Wakil Sekjen PBNU Saiful Bachri Anshori kepada wartawan di Jakarta, Selasa (11/5).<>
Sebelumnya PWNU Jatim yang mempermasalahkan kepengurusan PBNU mewacanakan perlunya Muktamar Luar Biasa (MLB).
Menyikapi itu Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siradj menyatakan akan melakukan tabayyun dengan PWNU Jatim guna menyelesaikan persoalan ini.
Menurut Saiful Bachri, wacana MLB muncul karena selama ini PBNU dinilai tidak menanggapi protes pengurus wilayah yang menilai penyusunan kepengurusan PBNU dinilai melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART).
PBNU, kata Saiful, mestinya bisa menjelaskan aturan organisasi tentang penyusunan kepengurusan itu kepada PWNU yang masih mempermasalahkannya. (nam)
Terpopuler
1
Guru Madin Didenda Rp25 Juta, Ketua FKDT: Jangan Kriminalisasi
2
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
3
Gus Yahya Dorong Kiai Muda dan Alumni Pesantren Aktif di Organisasi NU
4
MK Larang Wamen Rangkap Jabatan di BUMN, Perusahaan Swasta, dan Organisasi yang Dibiayai Negara
5
Pemerintah Perlu Beri Perhatian Serius pada Sekolah Nonformal, Wadah Pendidikan Kaum Marginal
6
KH Kafabihi Mahrus: Tujuan Didirikannya Pesantren agar Masyarakat dan Negara Jadi Baik
Terkini
Lihat Semua
