Kwik Kecam Penjualan Tanker

Jakarta, NU Online
Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Kwik Kian Gie mengecam keras tindakan Direksi dan Komisaris PT Pertamina (persero) yang menjual dua kapal tanker. Kecaman itu didasari alasan direksi dan komisaris melakukan penjualan tidak jelas. Bahkan, untuk alasan efisiensi dianggap tidak masuk akal. Sebab salah satu pertimbangan direksi lama ketika melakukan pembelian kapal tersebut, justru demi meningkatkan efisiensi Pertamina.

Dia menilai, keputusan direksi sekarang sangat aneh. Sebab direksi sebelumnya ketika memutuskan membeli tanker tersebut, tidak melakukan begitu saja, tetapi sudah melalui perhitungan yang mendalam. Direktur Utama Pertamina yang lama Baihaki Hakim saat melakukan pembelian sudah mendapat persetujuan oleh seluruh Dewan Komisaris Pusat Pertamina (DKPP), yang salah satu anggotanya adalah Kwik Kian Gie.

Pertamina, lanjut Kwik, saat beralih status menjadi Persero dan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Menneg BUMN) Laksamana Sukardi mengangkat dirinya sendiri jadi komisaris utama, secara mendadak mengatakan dua unit kapal tanker itu tidak efisien, sehingga harus dijual.

Kwik menambahkan, alasan dia ikut menyetujui pembelian kapal tanker, karena hitung-hitungannya jelas dan dia mempercayai Dirut Pertamina yang lama, Baihaki Hakim. Baihaki, menurut Kwik, bukan orang sembarangan. Karena sudah punya pengalaman 14 tahun sebagai direktur Caltex.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Hamzah Haz menegaskan, untuk memutuskan penjualan dua kapal tanker milik Pertamina, harus diketahui dan mendapatkan izin dari Menteri Keuangan (Menkeu) Boediono. Hasil pertemuan para menteri terkait memutuskan bahwa masalah tersebut diserahkan penanganannya kepada Menkeu dan Menneg BUMN Laksamana Sukardi.

Berkaitan dengan kontroversi penjualan dua kapal tanker Pertamina, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil jajaran direksi lama Pertamina untuk dimintai keterangan seputar kebijakan pembelian tanker raksasa buatan Korea Selatan yang kini lagi dipersoalkan karena diduga ada penyimpangan dalam penjualannya seperti ramai diberitakan media massa.

"Yang sedang kami akan usahakan adalah KPK akan bertemu dengan jajaran direksi lama Pertamina agar penjelasannya utuh dan berimbang. Rencananya belum tahu kapan namun tinggal mencocokkan waktu saja," kata Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas kepada wartawan di Jakarta, Senin.

Erry menjelaskan, pihaknya telah menerima penjelasan secara sukarela dari direksi baru Pertamina. Minggu lalu, kata dia, Direktur Keuangan Pertamina telah datang ke KPK untuk memberi penjelasan soal ini dan hari ini (kemarin,red) giliran Direktur Utama Pertamina Ariffi Nawawi.

Prinsipnya, sambung dia, KPK hanya akan memeriksa apabila dalam pelaksanaan penjualannya atau dalam pembeliannya terdapat indikasi korupsi atau pelanggaran hukum dimana keuangan negara dirugikan.

"Penjelasannya (Dirut Pertamina,red) cukup jelas karena mereka (jajaran direksi) memiliki argumen sendiri-sendiri. Argumentasinya banyaknya seperti dalam dokumen yang tersebar selama ini. Dalam pemeriksaan tidak disinggung secara mendetail mengenai harga tertinggi dan juga termasuk jalan-jalannya di DPR,"ujarnya.

Sementara Dirut Pertamina Ariffi seusai pemeriksaan mengatakan, dia hanya menjelaskan kepada pimpinan KPK mengenai kebijakan penjualan tanker raksasa yang dibuat di Korea Selatan. Hal itu dimaksudkan agar pemberitaan di media massa tidak menjadi simpang siur.

"Itu memang keputusan dari perusahaan dalam rangka penjualan aset-aset Pertamina dan penjualan itu merupakan yang tertinggi," kata Ariffi yang terkesan menghindar untuk berkomentar soal pemeriksaan KPK terhadap dirinya. (Sp/Cih)