KPU Dukung Gerakan Tidak Pilih Politisi Busuk

Jakarta, NU Online.
Sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang sah berdasarkan UU. KPU memiliki kewenangan untuk mengatur jalannya Pemilu 2004 ini agar berjalan dengan baik sesuai dengan rencana. Sementara munculnya gelombang antipolitisi busuk makin menebar dimana-mana. Menanggapi maraknya Gerakan ini Ramlan Surbakti, Wakil Ketua KPU, kepada wartawan NU Online (9/1) menyatakan “bahwa perbedaan antara KPU dengan gerakan ini adalah KPU mengurusi pasal sementara GTPPB mengurusi pasar, artinya urusan publik-masyarakat”. Kedua-duanya harus berjalan seiring, KPU secara kelembagaan harus tetap bekerja agar pelaksanaan pemilu berjalan sesuai dengan UU, sementara ditingkat masyarakat juga harus didorong, agar mereka terlibat secara aktif melakukan monitoring terhadap proses pemilu, agar suara mereka tidak diserahkan secara sia-sia.

Agar Gerakan ini memiliki kepercayaan yang luas, maka harus ditunjang dengan data-data yang akurat, agar tidak memunculkan gugatan balik dari pihak yang merasa dirugikan. Menurut Guru Besar FISIP UNAIR Surabaya ini, menambahkan jika prasyarat itu tidak dapat dipenuhi oleh Gerakan ini, maka bisa memunculkan kesimpangsiuran dan kebingungan ditingkat masyarakat. Namun dirinya percaya bahwa GTPPB sudah memiliki formula tertentu, sebab didalamnya banyak dimotori oleh LSM-LSM yang cukup kredibel. Bagaimanapun ruang masyarakat harus dimanfaatkan sebaik-baiknya, dengan model Pemilu yang berbeda sama sekali dengan Pemilu 1999, semua bisa terjadi, oleh karena nya apabila kekuatan kontrol masyarakat nihil maka bisa dibayangkan munculnaya kekuatan politisi yang menggunakan uang, akan dominan, kecenderungan ini harus diwaspadai, tutur Doktor alumni Illinois University.

Menyinggung tentang persiapan teknis pelaksanaan  PEMILU, dikatannya secara umum persiapan pemilu sedang berjalan. Masyarakat tidak perlu khawatir akan jalannya Pemilu 2004 nanti. Masyarakat juga diminta perhatiannya untuk memberikan dukungan moril terhadap PEMILU ini, tanpa dukungan masyarakat Pemilu tidak akan berjalan dengan baik. Statemen menakut-nakuti juga tidak perlu dikeluarkan oleh para pejabat, justru mereka harus meredam upaya penggagalan ini. Intinya semua pihak harus punya kesadaran tinggi, bahwa Pemilu ini forum terpenting untuk melakukan pergantian kepempinan secara abash. (AA)