KPAI: Anak Harus Dilindungi dari Ideologi Menyimpang

Jakarta. NU Online
Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta Pemerintah untuk proaktif memberikan perlindungan anak-anak dari ideologi menyimpang, terutama dari pemahaman agama yang radikal yang kemudian mengantarkan anak pada tindak pidana terorisme.<>

“Tertangkapnya terduga terorisme yang masih berusia belasan tahun tersebut akibat adanya malpraktek pengajaran agama di lingkungannya. Pemerintah dan masyarakat harus memproteksi anak dari ideologi menyimpang”, demikian ujar wakil Ketua KPAI Dr. Asrorun Ni’am Sholeh di Jakarta, Rabu (26/1/2011) menyikapi langkah Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri yang berhasil meringkus 7 orang terduga teroris dalam penggerebekan di Klaten dan Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (25/1/2011). Ketujuh terduga teroris tersebut masih remaja.

Lebih lanjut Niam menjelaskan, dengan tertangkapnya terduga teroris tersebut, menggambarkan bahwa proses ideologisasi serta doktrinasi tersebut dilakukan sejak usia anak-anak. “Doktrinasi terhadap terduga terorisme tersebut tidak mungkin dilakukan dalam waktu singkat. Pasti butuh proses, dan dipastikan doktrinasi tersebut dilakukan saat mereka dalam masa anak-anak”, ujarnya.

Untuk mencegah mata rantai terorisme yang bersemai di kalangan anak dan remaja, KPAI mengajak Pemerintah bersama masyarakat untuk terus menerus mengajarkan paham keagamaan yang moderat.

“Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama RI juga harus hadir. Di sini relevan sekali penambahan jam pelajaran agama serta praktek keberagamaan yang moderat di kalangan anak-anak, baik di dalam maupun di luar sekolah”, ujar mantan aktivis mahasiswa 98 ini menegaskan.

KPAI menilai peran lembaga keagamaan seperti MUI sangat strategis untuk melakukan deradikalisasi pemahaman keagamaan serta memberikan perlindungan anak dari ideologi terorisme. Walau demikian, KPAI berharap Pemerintah dan masyarakat bahu membahu memberikan dukungan kepada lembaga keagamaan untuk menciptakan situasi kondusif bagi pemenuhan hak anak anak di bidang keagamaan.

“MUI telah memberikan panduan keagamaan, yang membedakan antara terorisme, bom bunuh diri dan jihad. Ini perlu disosialisasi ke masyarakat. Pun juga NU dan pesantren-pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini harus diperkuat”, ujarnya.

Tidak hanya itu, KPAI juga meminta agar anak-anak diberikan hak menjalankan agama serta memperoleh pemahaman agama secara benar. “Anak-anak harus dilindungi dari radikalisme serta liberalisme  pemahaman keagamaan. Radikalisme agama akan menyebabkan anak-anak cenderung intoleran dan melahirkan terorisme, sementara lebiralisme melahirkan anak-anak yang permisif, hedonis, dan tidak taat dalam beragama”, pungkasnya.

KPAI meminta Polisi untuk mengedepankan langkah preventif dalam penanggulangan terorisme dengan memberikan sosialisasi pemahaman keagamaan. “Pendekatannya disamping represif, perlu juga diimbangi dengan langkah promotif dan preventif. Bahkan ini jauh lebih penting. Fakta adanya anak-anak yang terpapar ideologi terorisme menunjukkan lemahnya langkah preventif dalam penanggulangan terorisme”, ujar Komisioner KPAI termuda ini.

Lebih lanjut KPAI mengapresisasi langkah Kepolisian yang berhasil mengungkap embrio terorisme sebelum menimbulkan korban. Hanya saja, lanjut Niam, langkah preventif dan promotif perlu terus dilakukan, bahkan harusnya memperoleh prioritas.

Untuk penangangan masalah terorisme, KPAI meminta Kepolisian untuk melibatkan seluruh komponen masyarakat. Niam menjelaskan, terorisme tidak akan pernah habis jika penanganannya hanya dilakukan polisi.” Seluruh komponen masyarakat harus terlibat mewujudkan pemahaman yang benar terkait dengan doktrin agama, sehingga agama tidak dijadikan alasan pembenar tindak pidana terorisme," ujarnya. (mkf)