Warta
Korban Pembebasan Tanah Tol Minta Dukungan PCNU Jombang
NU Online · Kamis, 8 Juli 2010 | 08:33 WIB
Jombang, NU Online
Jamah Korban Tol (JKT) Mojokerto - Kertosono mengadukan nasibnya ke kantor PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Jombang. Mereka meminta dukungan PCNU terkait permasalahan yang menderanya.
Di hadapan sejumlah pengurus harian di kantor PCNU Jombang, puluhan anggota Jama'ah Korban Tol menyampaikan uneg- uneg mereka soal proses pembebasan lahan untuk pembangunan tol. Berbagai kecurangan dan pelanggaraan selama proses pembebasan lahan mereka ungkapkan secara detail kepada sejumlah pengurus NU.<>
“Kami disini hendak memohon dukungan dari para ulama (Pengurus NU) sekalian atas perlakuan Pemerintah Kabupaten Jombang yang merugikan hak-hak masyarakat dalam proses pemebebasan tanah untuk jalan tol,” tutur Samsul Rijal, juru bicara dari JKT membuka pembicaraan seperti dilansir beritajatim.com.
Samsul memaparkan, pada dasarnya seluruh anggota Jama'ah Korban Tol di Kabupaten Jombang tidak menolak adanya proyek pembangunan jalan tol. Namun, terjadinya banyak keanehan pada proses pembebasan lahan membuat proses ini berlarut-larut.
Keanehan yang dimaksud Samsul adalah banyaknya kecurangan dalam proses
pembebasan lahan. “Misalnya saja, sesuai prosedur seharus sosialisasi dulu baru nego (harga). Tetapi fakta di lapangan, nego dulu baru sosialisasi,” ujarnya.
Selain itu, dalam menentukan nilai ganti rugi, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bersikap tidak fair. Jika menggunakan acuan yang dikeluarkan tim apresial seharusnya hasil perkiraan tersebut di publikasikan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
“Mereka (P2T) selalu bilang bahwa ganti rugi ini nilainya sudah paling tinggi, tetapi jika dihitung-hitung, ganti rugi itu tidak cukup untuk membeli tanah yang baru dengan ukuran dan kondisi yang sama,” paparnya, Kamis (8/7/2010).
Menanggapi keluhan anggota Jama'ah Korban Tol, Rois Syuriah PCNU Jombang, KH. Abdul Natsir Fattah mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami warga pemilik lahan yang terkena proyek tol. Menurutnya, proses pembangunan yang dilakukan olah pemerintah seharusnya mengedepankan aspek kemanusiaan dan kebaikan bersama.
“Jalan tol itu kan dibangun untuk kemashlahatan bersama, lha kalau saya jadi Bupatinya, saya akan menentukan harga yang paling tinggi untuk ganti rugi agar rakyat kecil tidak dirugikan oleh pembangunan,” ujarnya.
Sedangkan KH Isrofil Amar, ketua Tanfidziyah PCNU Jombang mengatakan, pihaknya akan membentuk tim khusus dan melakukan kajian terhadap proses pembebasan lahan untuk tol yang hingga kini tak kunjung selesai.
“Kami akan membantu kesulitan Jamaah Korban Tol. Tentu kami akan melakukan kajian terlebih dulu sebelum menentukan sikap,”katanya berjanji. (mad)
Jamah Korban Tol (JKT) Mojokerto - Kertosono mengadukan nasibnya ke kantor PCNU (Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama) Jombang. Mereka meminta dukungan PCNU terkait permasalahan yang menderanya.
Di hadapan sejumlah pengurus harian di kantor PCNU Jombang, puluhan anggota Jama'ah Korban Tol menyampaikan uneg- uneg mereka soal proses pembebasan lahan untuk pembangunan tol. Berbagai kecurangan dan pelanggaraan selama proses pembebasan lahan mereka ungkapkan secara detail kepada sejumlah pengurus NU.<>
“Kami disini hendak memohon dukungan dari para ulama (Pengurus NU) sekalian atas perlakuan Pemerintah Kabupaten Jombang yang merugikan hak-hak masyarakat dalam proses pemebebasan tanah untuk jalan tol,” tutur Samsul Rijal, juru bicara dari JKT membuka pembicaraan seperti dilansir beritajatim.com.
Samsul memaparkan, pada dasarnya seluruh anggota Jama'ah Korban Tol di Kabupaten Jombang tidak menolak adanya proyek pembangunan jalan tol. Namun, terjadinya banyak keanehan pada proses pembebasan lahan membuat proses ini berlarut-larut.
Keanehan yang dimaksud Samsul adalah banyaknya kecurangan dalam proses
pembebasan lahan. “Misalnya saja, sesuai prosedur seharus sosialisasi dulu baru nego (harga). Tetapi fakta di lapangan, nego dulu baru sosialisasi,” ujarnya.
Selain itu, dalam menentukan nilai ganti rugi, Panitia Pengadaan Tanah (P2T) bersikap tidak fair. Jika menggunakan acuan yang dikeluarkan tim apresial seharusnya hasil perkiraan tersebut di publikasikan sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.
“Mereka (P2T) selalu bilang bahwa ganti rugi ini nilainya sudah paling tinggi, tetapi jika dihitung-hitung, ganti rugi itu tidak cukup untuk membeli tanah yang baru dengan ukuran dan kondisi yang sama,” paparnya, Kamis (8/7/2010).
Menanggapi keluhan anggota Jama'ah Korban Tol, Rois Syuriah PCNU Jombang, KH. Abdul Natsir Fattah mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami warga pemilik lahan yang terkena proyek tol. Menurutnya, proses pembangunan yang dilakukan olah pemerintah seharusnya mengedepankan aspek kemanusiaan dan kebaikan bersama.
“Jalan tol itu kan dibangun untuk kemashlahatan bersama, lha kalau saya jadi Bupatinya, saya akan menentukan harga yang paling tinggi untuk ganti rugi agar rakyat kecil tidak dirugikan oleh pembangunan,” ujarnya.
Sedangkan KH Isrofil Amar, ketua Tanfidziyah PCNU Jombang mengatakan, pihaknya akan membentuk tim khusus dan melakukan kajian terhadap proses pembebasan lahan untuk tol yang hingga kini tak kunjung selesai.
“Kami akan membantu kesulitan Jamaah Korban Tol. Tentu kami akan melakukan kajian terlebih dulu sebelum menentukan sikap,”katanya berjanji. (mad)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Jadilah Manusia yang Menebar Manfaat bagi Sesama
2
Khutbah Jumat Hari Anak: Didiklah Anak dengan Cinta dan Iman
3
Khutbah Jumat: Ketika Malu Hilang, Perbuatan Dosa Menjadi Biasa
4
Khutbah Jumat: Menjaga Keluarga dari Konten Negatif di Era Media Sosial
5
PBNU Soroti Bentrok PWI-LS dan FPI: Negara Harus Turun Tangan Jadi Penengah
6
Khutbah Jumat: Menjadi Muslim Produktif, Mengelola Waktu Sebagai Amanah
Terkini
Lihat Semua
