Komite Bangkit Indonesia Desak Pelaksanaan Hak Angket

Jakarta, NU Online
Ketua Komite Bangkit Indonesia Dr Rizal Ramli mendesak pelaksanaan Hak Angket oleh DPR terkait dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah menyengsarakan rakyat.

Pernyataan tersebut diungkapkan dalam konferensi pers Komite Indonesia Bangkit yang diselenggarakan di kompleks Bidakara, Jakarta, Rabu (18/6).<>

“Inilah saatnya bagi partai-partai untuk menunjukkan simpati dan garis keberpihakan mereka terhadap kesulitan sosial ekonomi yang dihadapi mayoritas rakyat. Ini merupakan wujud pengawasan rakyat terhadap ketidakmampuan pemerintah terhadap hak-hak dasar rakyat yang dijamin oleh konstitusi,” katanya.

Pengajuan Hak Angket memungkinkan adanya investigasi terhadap pengelolaan sumber daya energi yang selama ini ditengarai dikuasai oleh mafia minyak yang telah menyebabkan inefisiensi yang telah merugikan negara milyaran dolar.

Mantan Menko Ekuin ini mengancam, jika Hak Angket BBM dan Kebutuhan Pokok Rakyat ini gagal, ia akan berusaha melakukan perubahan. “Kita semua akan merapatkan barisan mendorong proses perubahan dan mengakhiri rezim neo-liberal yang tidak mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat,” paparnya.

Pemerintahan SBY-JK yang dipilih secara demokratis dengan biaya yang sangat mahal ini ternyata hasilnya sangat mengecewakan. Capaian kinerja ekonominya di bawah target yang ditetapkan, kehidupan rakyat semakin sulit akibat inflasi dan pengangguran yang masih tinggi yang ujung-ujungnya menyebabkan semakin banyaknya jumlah rakyat yang bunuh diri.

“Kemiskinan dan tekanan sosial ekonomi adalah tanah subur bagi radikalisme dan perkembangan konflik horizontal dan vertikal,” tegasnya.

Saat ini, usulan penggunaan Hak Angket dilakukan oleh F-PDIP, FKB dan F-PAN dengan jumlah pendukung 117 orang. Sementara itu F-PKS mengusulkan penggunaan hak interpelasi. Aria Bima, motor penggerak Hak Angket berpendapat usulan interpelasi merupakan upaya untuk mengeliminasi hak angket. Hal ini terbukti pada upaya yang sama pada rapat paripurna 31 Mei 2005 soal angket BBM yang akhirnya gagal. (mkf)