Koalisi Wilayah dan Cabang Ansor Tolak Hasil Konggres XIII

Jakarta, NU Online
Gelombang protes terhadap Keputusan Konggres GP Ansor ke XIII di Asrama Haji Pondok Gede terus berdatangan. Kali ini datang dari kelompok yang menamakan diri sebagai Koalisi  Pimpinan  Wilayah dan Cabang GP Ansor. Mereka menolak dengan tegas proses pemilihan Ketua Umum Ansor dengan cara aklamasi. Menurut Agil, Ketua Cabang Batam  pada NU Online menyatakan,  “ Tahapan pencalonan belum dilalui, tiba-tiba diaklamasi, padahal calon belum ada. Ibarat pertandingan tinju, para petinju belum naik ring, tiba-tiba sudah diumumkan pemenangnya, ini jelas-jelas pengibiran demokrasi”, tandasnya.

Keputusan Aklamasi jelas bertentangan dengan Hasil Sidang Komisi A dan Sidang Pleno Tata Tertib Pemilihan Ketua Ansor, Namun saat pemilihan Ketua Umum yang dipimpin Endin AJ Soefihara, didampingi Khoirul Rasyid, dan Umar Syah, tiba-tiba dibacakan ulang persyaratan pencalonan yang sama sekali telah berubah dari kesepakatan Komisi A, jelas Jimmy Wakil Ketua Cabang Karawang. Menurutnya, adanya  kalimat “bahwa Pemilihan Ketua Umum dapat dilakukan dengan jalan aklamasi, dan apabila tidak tercapai, maka dapat dilakukan dengan cara pemilihan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dengan wilayah maupun cabang sama-sama memiliki 1 hak suara, jelas bertentangan dengan Tatib Sidang Pleno Mengenai Pemilihan Ketua Umum”.

Saat kata Aklamasi dibaca berulang oleh Endin, tiba-tiba wilayah yang pro dengan aklamasi segera menimpali dengan menyebut nama Syaifullah Yusuf dengan basis alasan dukungan bulat pada forum Pandangan Umum. Saat itulah pimpinan sidang mengetuk palu, tanda aklamasi disetujui. “Disinilah letak kejanggalan itu terjadi, ini pembajakan aspirasi oleh pimpinan sidang, tambah Beni Ramdani, Ketua Wilayah Sulawesi Utara. “Sangat disayangkan, konggres sebagai aspirasi tertinggi cabang-cabang Ansor diseluruh Indonesia, dinodai aksi sepihak yang anti-demokrasi”, tambah Beni, anggota FPDIP DPRD Sulut ini.

Untuk mensikapi hasil konggres yang kontroversial , koalisi ini meminta PBNU untuk ikut campur mensikapi keputusan ini. PBNU harus mengambil sikap, bila perlu dianulir keputusannya, tandas Agil.Apabila penyelewengan terus dibiarkan sama saja dengan kedzaliman disepakati secara aklamasi pula, itu bukan tradisi pemuda NU, tambah Agil. (MAA).