KH. Hasyim Muzadi : "Pemerintah Indonesia Mesti Review Ulang Tata Hubungan Dengan AS

Jakarta, NU Online
Pernyataan  itu terlontar, saat Ketua Umum PBNU berdialog langsung dalam acara Duduk Perkara yang digelar TV 7,  jam 22.00-23.00 (10/4/02) di pandu oleh dr Lula Kamal.Hal ini diperlukan karena AS merupakan negara kuat tetapi tidak bisa dipercaya yang  telah nyata-nyata melanggar nilai-nilai yang selama ini diagungkan yaitu HAM dan demokrasi. Invasi ke Irak telah menunjukakan AS melanggar nilai-nilai tersebut, apalagi secara nyata  menghiraukan keberadaan PBB. Dengan slogan menyelamatakan  Irak, padahal dibaliknya AS berkepentingan menguasai cadangan minyak kedua terbesar didunia itu.

Dalam dialog yang juga dihadiri oleh 2 nara sumber lainnya, yaitu Dr Riza Sihbudi, ahli Timur Tengah LIPI dan Makarim Wibisono Dirje Deplu Asia Pasifik dan Afrika, Kyai Hasyim Menegaskan perlunya negara-negara disekitar Irak bereaksi atas pembentukan Pemerintahan Boneka, setelah itu tekanan juga harus dilakukan oleh  negara-negara seperti OKI, Liga Arab serta Gerakan Non Blok secara bersama-sama.Dengan cara  mendesak PBB  mengambil peran lebih banyak dalam penyelesaian Irak, sebagai reaksi lanjutan pasca pendudukan Irak oleh pasukan Koalisi. 
Kyai Hasyim menambahkan AS telah menjadi kekuatan dominan, yang memainkan peran hegemoni di seluruh dunia, oleh karena itu harus ada balance of power , kekuatan penyeimbang yang harus datang dari negara-negara Eropa,  karena mereka juga memiliki kepentingan terhadap Irak.

Menangagapi model pemerintah Irak  yang   dibentuk, seperti  pemerintahan dari oposisi, kemungkinan tidak akan bertahan lama, karena kekuatan oposisi yang ada jumlahnya kecil.  Tidak seperti diAfganistan yang seimbang antara kekuatan Afganistan Utara dengan pemerintahan Taliban . Yang kedua bila pemerintahan militer yang dibentuk Amerika maka ini berarti  jelas-jelas full imperialisme oleh karenanya Kyai Hasyim sepakat dengan model ketiga yaitu  pemerintahan yang dilaksanakan oleh PBB.

Menutup pembicaraan Kyai Hasyim menyatakan bahwa ini bukan  perang agama tapi imprealisme total.  Seluruh agama menentang praktek imprealisme, seperti, WCRP, Paus dan organisasi agama lainnya, dengan caranya masing masing.. (BSP)