Keutuhan NKRI Harga mati

Jakarta, NU.Online
keutuhan NKRI adalah harga mati yang harus dipertahankan sekuat-kuatnya. Karena itu, ulama dan pengasuh pondok pesantren NU harus mendukung upaya penyelesaian gerakan separatis di berbagai wilayah dengan pendekatan moral, arif, dan bijak, demikian salah satu dari sembilan butir tausiyah (rekomendasi) dalam pertemuan seribu Kiai dan Ulama NU di PP.Asshidiqiyah, Jakarta.

"Kami mengingatkan pemerintah agar mengedepankan hukum, keadilan, hak-hak asasi manusia, serta sedapat mungkin mengedepankan dialog dalam menyelesaikan kasus separatisme di Indonesia," tegas KH Aly Mashuri ulama dari dari Tulangan, Sidoarjo, yang membacakan tausiyah ini.

Kemudian Kyai Ali  juga mengungkapkan, salah satu akar dari kerusakan bangsa dan negara, adalah merebaknya KKN yang masih subur hingga sekarang. Bahkan, KKN semakin merajalela. Karena itu, ulama dan pengasuh pesantren NU mendukung gerakan melawan KKN. Mereka juga menuntut adanya tindakan nyata dan tegas dari pemerintah untuk membahas masalah tersebut. Selain itu, mereka menyerukan seluruh rakyat dan warga bangsa untuk memosisikan KKN sebagai musuh bersama yang harus dihentikan sekarang juga.

Pembelokan reformasi dan lemahnya upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah terjadi karena lemahnya sistem yang ada selama ini. Karena itu, ulama dan pengasuh pesantren NU harus berperan aktif dalam mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran dan makmur dalam keadilan.

Menurut Aly, Pemilu 2004 adalah tonggak yang penting bagi perjalanan bangsa dan negara ke depan. Pilihan rakyat akan menentukan apakah bangsa dan negara ini akan bangkit atau justru semakin terpuruk. Karena itu, diserukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk berhati nurani yang jernih memanfaatkan kesempatan Pemilu 2004 untuk memilih perwakilan yang lebih bisa dipercaya dan kepemimpinan yang lebih baik. Mereka yang menjadi calon legislatif maupun eksekutif dalam Pemilu 2004 diserukan untuk memegang amanat rakyat. "Diserukan pula untuk menghindari segala bentuk praktik politik antidemokrasi, seperti politik uang, anarki, kekerasan, dan lain sebagainya, yang dapat merusak seluruh proses pemilu."

Pertemuan juga mengeluarkan taushiyah (nasihat) tentang dukungan ulama dan pengasuh pesantren NU kepada partai politik. Menurut Aly, dukungan ulama dan pengasuh pesantren NU diberikan ke partai politik, termasuk PKB. Tapi, dengan syarat, parpol tersebut sungguh-sungguh mendengarkan, menyerap, dan memperjuangkan aspirasi umat dan ulama.

Lantas, mengenai radikalisme dan terorisme, mereka menolak terhadap bentuk-bentuk penyalahgunaan agama semacam itu. Sebab, hal itu bertentangan dengan tuntutan Islam yang mengajarkan dialog untuk menyelesaikan perbedaan-perbedaan. "Tapi, kami juga menyerukan bahwa masalah radikalisme dan terorisme tak bisa diselesaikan dengan tindakan represif, kekerasan, atau militer terhadap kelompok-kelompok tertentu semata. Lebih dari itu, harus dilakukan upaya memperkuat pendidikan agama dan menghilangkan unsur ketidakadilan," tandasnya (Cih)***