Kenaikan BBM Harus Ditunda

Jakarta, NU Online
Pemerintah terlalu menyederhanakan dampak yang bisa ditimbulkan dari kebijakan kenaikan BBM yang akan dilakukan dalam waktu dekat. Mereka lebih memperhitungkan besarnya kenaikan dengan tingkat pendapatan yang akan diperoleh negara. Padahal, perhitungan ala neoklasik tersebut akan menjebloskan puluhan juta penduduk yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan ke dalam jurang kemiskinan yang teramat dalam.

Demikian dikemukakan oleh Dr. Ir. Mochammad Maksum, M.Sc, ketua Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (PSPK - UGM), kepada NU Online, Jumat (25/02).

Meski dia mengajak masyarakat untuk tidak suudzon atau berburuk sangka terhadap besarnya  pengaruh para menteri dari kalangan penganut neoklasik dalam rencana kenaikan harga BBM, dia tetap mengatakan, bahwa pemerintah sama sekali tidak mempertimbangkan  rencana menaikkan harga BBM dengan persoalan sosial politik yang bukan main besarnya bila kebijakan itu tetap dijalankan dalam waktu dekat. "Jadi memang ada pragmatisme yang melihat besarnya beban biaya negara bila subsidi BBM tidak dipangkas.Tanpa memikirkan dampak sosial politiknya sama sekali," tuturnya.

"Pemerintah kan hanya menghitung tambahan pendapatan dari realokasi subsidi BBM terhadap 36 juta penduduk miskin, meskipun mereka bisa saja menerima realokasi dari hasil pemangkasan subsidi. Tapi spektrum dari dampak kenaikan BBM yang begitu luas tentu akan meningkatkan biaya konsumsi mereka lebih besar dari jumlah dana yang mampu dialokasikan negara untuk golongan miskin," ungkap Maksum.

"Itu yang miskin, bagaimana dengan puluhan juta orang yang hidup sedikit di atas garis kemiskinan, dengan tanpa kompensasi mereka dipaksa meningkatkan biaya konsumsi dari biaya normal yang biasa mereka keluarga selama ini.   Bukankah kenaikan harga BBM akan menjebloskan mereka jauh ke bawah garis kemiskinan? katanya dengan nada retoris.

Karena itu, peneliti yang juga wakil ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Yogyakarta ini menanyakan kembali tentang bentuk jaminan pemerintah yang seperti apa yang akan mampu mengurangi dampak buruk kenaikan BBM. "Distribusi Raskin (beras untuk orang miskin) selama ini masih belum tepat sasaran, bagaimana mungkin mereka mampu menjamin distribusi dari dana hasil pemangkasan subsidi sebesar Rp 17,5 triliun bisa tepat sasaran," tegasnya.

Penilaian pesimis Maksum mendorong NU Online menanyakan manfaat program kompensasi kenaikan BBM terhadap pengobatan gratis untuk orang-orang miskin selama ini, dia menjawab,"Apakah rakyat miskin merasakan itu, prosedurnya bukan main rumitnya, masih banyak pasien-pasien miskin yang mengeluh kesulitan biaya pengobatan. Jadi ketepatan sasarannya masih banyak yang dipertanyakan," kata Maksum.

Skema kompensasi yang masih meragukan itu tentu diperparah dengan asumsi-asumsi bahwa kenaikan BBM dapat menurunkan angka kemiskinan dari 16 persen menjadi kurang lebih 13 persen seperti dijelaskan oleh Menko Perekonomian Abu Rizal Bakrie minggu lalu.

Karena itu, kata Maksum, pemerintah harus berhenti berkilah, bahwa tanpa kenaikan BBM maka perhatian terhadap masa depan pendidikan dan kesehatan masyarakat akan sangat lemah. Sebaliknya, kata Maksum, pemerintah harus berusaha menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat dengan menyediakan pendidikan gratis, dan fasilitas kesehatan yang murah.

"Itu harus ditunjukkan dulu sebelum menaikkan harga BBM, jangan sebaliknya, menaikkan dulu baru buktikan janji, itu namanya memperparah krisis trust (kepercayaan) masyarakat kepada Pemerintah," tandasnya seraya mengingatkan janji-janji yang sama dalam GBHN, Propenas dan Properda pemerintahan yang lalu yang realisasinya nihil.

Kalau sekedar janji, ingat dia,  waktu kampanye pencalonan presiden akhir tahun lalu, pasangan presiden dan wakil presiden sekarang telah menjanjikan tidak ada kenaikan BBM, tapi sekarang diingkari. "Bagaimana rakyat bisa percaya tidak akan diingkari kembali janji-janji seperti itu, meskipun dalam rapat konsultasi dengan Komisi VII kemarin malam pemerintah menjanjikan jaminan secara matang pencegahan dampak buruk kenaikan harga BBM," katanya menegaskan.

Menurut Maksum, karena masyarakat masih belum percaya betul terhadap janji-janji keberpihakan Pemerintah, maka dia menyarankan agar rencana menaikkan harga BBM ditunda dulu. Selanjutnya, Pemerintah perlu lebih dahulu membangun kepercayaan publik.

Kalau tidak, katanya, kebijakan kenaikan BBM bukan hanya tidak tepat sasaran tetapi tidak akan produktif, sebab, mereka yang hidup di