Rembang, NU online
Kementrian Agama membuat terobosan baru dalam rangka memenuhi hak dasar setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak. Tahun ini diluncurkan program Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) dengan membentuk Pondok Pesantren (Ponpes) untuk anak marjinal.
Kepala Kantor Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah, Imam Haromain Asy'ari menerangkan, pondok pesantren pelaksana Dikterapan akan memberikan pembelajaran bagi anak-anak fakir miskin atau siswa yang tak mampu. />
”Rencana tersebut sudah disosialisasikan kepada semua pengurus pondok di tiap kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah. Sementara pelaksanakannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Agama," jelasnya saat kunjungan kerja di Pondok Pesantren Al Anwar milik kyai kharismatik KH Maemun Zuber Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang Rembang, Selasa (19/4)
Lanjut Dia , juknis itu nantinya akan mengatur bagaimana implementasi di lapangan, sehingga keberadannya sangat vital. Selain itu, pihaknya masih mencari titik temu kesamaan persepsi dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.
"Masing-masing pondok menjadi pelaksana internal. Mereka bekerjasama dengan pihak mana saja yang memberikan usulan nama-nama yang masuk katagori anak marjinal," ungkap Haromain.
Dia menyebutkan, sebanyak 40 ponpes di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk melaksanakan Dikterapan, total merekrut 1.500 anak marjinal untuk menjadi siswa. "Kementerian Agama akan memberikan pendidikan bagi anak-anak marginal usia 7 hingga 15 tahun," paparnya.
Untuk pembiayaan, tambahnya telah dianggarkan setiap anak menerima dana pendidikan sebesar Rp.500 ribu per tahun. Mengingat program ini menelan anggaran sangat besar, tentu saja Kementrian Agama ingin semua berjalan normatif dan tepat sasaran. "Supaya sebanding antara input dan output dari bergulirnya program Dikterapan ini," imbuhnya.
Sementara itu anggota Komisi Tiga DPR RI dari FPPP Arwani Thomafi yang ikut dalam kunjungan tersebut usai acara menuturkan Program Dikterapan ini harus bisa menjadi solusi konkrit bagi warga miskin serta diharapkan bisa membuka peran dan akses bagi tingkat pendidikan mereka. (adb)
Kementrian Agama membuat terobosan baru dalam rangka memenuhi hak dasar setiap warga negara untuk mendapat pendidikan yang layak. Tahun ini diluncurkan program Pendidikan Terpadu Anak Harapan (Dikterapan) dengan membentuk Pondok Pesantren (Ponpes) untuk anak marjinal.
Kepala Kantor Kementrian Agama Provinsi Jawa Tengah, Imam Haromain Asy'ari menerangkan, pondok pesantren pelaksana Dikterapan akan memberikan pembelajaran bagi anak-anak fakir miskin atau siswa yang tak mampu.
”Rencana tersebut sudah disosialisasikan kepada semua pengurus pondok di tiap kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Tengah. Sementara pelaksanakannya masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Agama," jelasnya saat kunjungan kerja di Pondok Pesantren Al Anwar milik kyai kharismatik KH Maemun Zuber Desa Karangmangu, Kecamatan Sarang Rembang, Selasa (19/4)
Lanjut Dia , juknis itu nantinya akan mengatur bagaimana implementasi di lapangan, sehingga keberadannya sangat vital. Selain itu, pihaknya masih mencari titik temu kesamaan persepsi dengan Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota.
"Masing-masing pondok menjadi pelaksana internal. Mereka bekerjasama dengan pihak mana saja yang memberikan usulan nama-nama yang masuk katagori anak marjinal," ungkap Haromain.
Dia menyebutkan, sebanyak 40 ponpes di Provinsi Jawa Tengah yang ditunjuk melaksanakan Dikterapan, total merekrut 1.500 anak marjinal untuk menjadi siswa. "Kementerian Agama akan memberikan pendidikan bagi anak-anak marginal usia 7 hingga 15 tahun," paparnya.
Untuk pembiayaan, tambahnya telah dianggarkan setiap anak menerima dana pendidikan sebesar Rp.500 ribu per tahun. Mengingat program ini menelan anggaran sangat besar, tentu saja Kementrian Agama ingin semua berjalan normatif dan tepat sasaran. "Supaya sebanding antara input dan output dari bergulirnya program Dikterapan ini," imbuhnya.
Sementara itu anggota Komisi Tiga DPR RI dari FPPP Arwani Thomafi yang ikut dalam kunjungan tersebut usai acara menuturkan Program Dikterapan ini harus bisa menjadi solusi konkrit bagi warga miskin serta diharapkan bisa membuka peran dan akses bagi tingkat pendidikan mereka. (adb)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Larangan Pamer dan Bangga dengan Dosa-dosa
2
Khutbah Jumat: Membumikan Akhlak Nabi di Tengah Krisis Keteladanan
3
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
4
Khutbah Jumat: Sesuatu yang Berlebihan itu Tidak Baik, Termasuk Polusi Suara
5
Trump Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen, Ini Syarat yang Harus Indonesia Penuhi
6
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
Terkini
Lihat Semua
