Kebijakan Pendidikan akan Dikritisi IPNU di Rapimnas

Jakarta, NU Online
Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) bakal dilaksanakan pekan depan. Momentum musyawarah tertinggi kedua IPNU ini tepatnya akan digelar pada 5-7 Maret 2010  mendatang di Wisma Makara Universitas Indonesia (UI), Depok Jawa Barat

Ketua Sterring Committee, Rizki Riyadu Topeq mengatakan, sebagaimana rencana sedianya acara ini akan dibuka secara langsung oleh ketua umum PBNU dan akan dihadiri perwakilan 32 Pimpinan Wilayah IPNU yang tersebar di seluruh Indonesia.<>

Ketua Umum PP IPNU Ahmad Syauqi mengatakan, tema besar yang akan diusung kali ini adalah “Optimalisasi Peran IPNU Terhadap Arah Kebijakan Pendidikan Nasional”.

Diakuinya, tema ini memang sengaja dibidik dengan berbagai pertimbangan strategis. Diantaranya sebagai bahan evaluasi bagi kebijakan program pemerintahan terkait dengan pendidikan nasional.

“Materi besarnya soal kebijakan pendidikan, akan ada evaluasi kebijakan pendidikan nasional terutama terkait dengan pendalaman dan penentuan sikap IPNU terhadap politik kebijakan pendidikan. Banyak hal yang harus disikapi terkait kebijakan pendidikan nasional. Yang perlu diingat adalah bahwa kontrol sosial terhadap pendidikan formal adalah hal mutlak dan harus selalu diutamakan,” ungkap Syauqi saat ditemui disela-sela rapat persiapan rapimnas tersebut di PBNU. 

Sekjend PP IPNU Khairul Anam menambahkan, Rapimnas IPNU ini disamping akan membahas dan mengevaluasi kebijakan pendidikan nasional, juga akan mengagendakan materi positioning IPNU sebagai organisasi kader dilingkungan KBNU sebagai bagian dari penyikapan IPNU terhadap Muktamar NU di Makassar nanti.
 
“Forum Rapimnas ini harus di manfaatkan oleh seluruh jajaran Pimpinan Wilayah se Indonesia untuk lebih menegaskan eksistensi IPNU di dunia kepelajaran dan santri. Pola-pola gerakan harus lebih agresif, guna membendung gerakan-gerakan fundamentalis di negara kita, yang saat ini bukan hanya merambah di dunia politik, tetapi dunia profesi. IPNU sebagai organisasi kader harus membuka dan memberikan pendampingan yang lebih kepada kader-kader IPNU yang ingin terjun kedunia professional,” lanjut Anam, kader IPNU kota Makassar ini.

Sistem kaderisasi yang dimiliki oleh IPNU harus menjadi bagian dari sistem kaderisasi yang dimiliki oleh PBNU secara keseluruhan, yang nantinya akan menyebabkan sistem tersebut tidak parsial jika dilihat secara makro.

“Kaderisasi tidak hanya selesai di IPNU, tetapi merupakan bagian dari kesinambungan dalam tubuh keluarga besar NU,” imbuh, Rizki ketua SC yang juga merupakan wasekjend bid. Kaderisasi PP IPNU. (mad)