Warta
Kebijakan Ekonomi Negara Belum Menguntungkan Nahdliyin
NU Online · Kamis, 25 Maret 2010 | 21:35 WIB
Makassar, NU Online
Selama ini Indonesia menganut kebijakan perekonomian negara yang berkiblat ke sekularisme dan persaingan bebas. Kebijakan perekonomian Indonesia selalu mengacu kepada pertumbuhan ekonomi global yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Artinya selama ini kebijakan perekonomian negara tidak pernah memperhatikan aspirasi riil para pelaku perekonomian di kalangan menengah.
Dengan demikian perekonomi Indonesia lebih dikendalikan oleh persaingan bebas yang berimplikasi pada individualisme. Tentu saja dengan kebijakan ini berarti negara tidak pernah berpijak pada prinsip kebersamaan dan keadilan. Hal ini berarti rakyat miskin yang sebagian besarnya adalah warga Nahdliyin merupakan pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan ekonomi negara.
Fakta ini terungkap dalam diskusi bertajuk NU dan Kekuatan Sosial Ekonomi yang diselen<>ggarakan oleh Lajnah Ta'lief wan Nasr Nahdlatul Ulama (LTNNU) Jawa Timur, PP Lakpesdam NU dan Serikat petani Indonesia (SPI) di Stand PBNU, lokasi Muktamar ke-32 NU Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis (25/3).
Selanjutnya forum diskusi ini merekomendasikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dalam hal ini para Muktamirin di komisi Program dan Rekomendasi agar, pengurus PBNU yang akan datang dapat mendesak pemerintah mengubah kebijakan perekonomian negara. Agar pemerintah Indonesia lebih mengedepankan industri perekonomian dalam negeri yang bersinggungan langsung dengan rakyat bawah.
Agar perekonomian rakyat juga meningkat seiring laju perekonomian makro, bukan sebaliknya perekonomian rakyat justru turun tertinggal dan terjepit di tengah melambungnya perekonomian negara dan global. (min)
Selama ini Indonesia menganut kebijakan perekonomian negara yang berkiblat ke sekularisme dan persaingan bebas. Kebijakan perekonomian Indonesia selalu mengacu kepada pertumbuhan ekonomi global yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Artinya selama ini kebijakan perekonomian negara tidak pernah memperhatikan aspirasi riil para pelaku perekonomian di kalangan menengah.
Dengan demikian perekonomi Indonesia lebih dikendalikan oleh persaingan bebas yang berimplikasi pada individualisme. Tentu saja dengan kebijakan ini berarti negara tidak pernah berpijak pada prinsip kebersamaan dan keadilan. Hal ini berarti rakyat miskin yang sebagian besarnya adalah warga Nahdliyin merupakan pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan ekonomi negara.
Fakta ini terungkap dalam diskusi bertajuk NU dan Kekuatan Sosial Ekonomi yang diselen<>ggarakan oleh Lajnah Ta'lief wan Nasr Nahdlatul Ulama (LTNNU) Jawa Timur, PP Lakpesdam NU dan Serikat petani Indonesia (SPI) di Stand PBNU, lokasi Muktamar ke-32 NU Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis (25/3).
Selanjutnya forum diskusi ini merekomendasikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dalam hal ini para Muktamirin di komisi Program dan Rekomendasi agar, pengurus PBNU yang akan datang dapat mendesak pemerintah mengubah kebijakan perekonomian negara. Agar pemerintah Indonesia lebih mengedepankan industri perekonomian dalam negeri yang bersinggungan langsung dengan rakyat bawah.
Agar perekonomian rakyat juga meningkat seiring laju perekonomian makro, bukan sebaliknya perekonomian rakyat justru turun tertinggal dan terjepit di tengah melambungnya perekonomian negara dan global. (min)
Terpopuler
1
40 Hari Wafat Gus Alam, KH Said Aqil Siroj: Pesantren Harus Tetap Hidup!
2
Mendaki Puncak Jabal Nur, Napak Tilas Kanjeng Nabi di Gua Hira
3
Mulai Agustus, PBNU dan BGN Realisasikan Program MBG di Pesantren
4
Waktu Terbaik untuk Resepsi Pernikahan menurut Islam
5
Terima Dubes Afghanistan, PBNU Siap Beri Beasiswa bagi Mahasiswa yang Ingin Studi di Indonesia
6
Eskalasi Konflik Iran-Israel, Saling Serang Titik Vital di Berbagai Wilayah
Terkini
Lihat Semua
