Warta
Kebijakan Ekonomi Negara Belum Menguntungkan Nahdliyin
NU Online · Kamis, 25 Maret 2010 | 21:35 WIB
Makassar, NU Online
Selama ini Indonesia menganut kebijakan perekonomian negara yang berkiblat ke sekularisme dan persaingan bebas. Kebijakan perekonomian Indonesia selalu mengacu kepada pertumbuhan ekonomi global yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Artinya selama ini kebijakan perekonomian negara tidak pernah memperhatikan aspirasi riil para pelaku perekonomian di kalangan menengah.
Dengan demikian perekonomi Indonesia lebih dikendalikan oleh persaingan bebas yang berimplikasi pada individualisme. Tentu saja dengan kebijakan ini berarti negara tidak pernah berpijak pada prinsip kebersamaan dan keadilan. Hal ini berarti rakyat miskin yang sebagian besarnya adalah warga Nahdliyin merupakan pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan ekonomi negara.
Fakta ini terungkap dalam diskusi bertajuk NU dan Kekuatan Sosial Ekonomi yang diselen<>ggarakan oleh Lajnah Ta'lief wan Nasr Nahdlatul Ulama (LTNNU) Jawa Timur, PP Lakpesdam NU dan Serikat petani Indonesia (SPI) di Stand PBNU, lokasi Muktamar ke-32 NU Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis (25/3).
Selanjutnya forum diskusi ini merekomendasikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dalam hal ini para Muktamirin di komisi Program dan Rekomendasi agar, pengurus PBNU yang akan datang dapat mendesak pemerintah mengubah kebijakan perekonomian negara. Agar pemerintah Indonesia lebih mengedepankan industri perekonomian dalam negeri yang bersinggungan langsung dengan rakyat bawah.
Agar perekonomian rakyat juga meningkat seiring laju perekonomian makro, bukan sebaliknya perekonomian rakyat justru turun tertinggal dan terjepit di tengah melambungnya perekonomian negara dan global. (min)
Selama ini Indonesia menganut kebijakan perekonomian negara yang berkiblat ke sekularisme dan persaingan bebas. Kebijakan perekonomian Indonesia selalu mengacu kepada pertumbuhan ekonomi global yang didominasi oleh perusahaan-perusahaan multinasional. Artinya selama ini kebijakan perekonomian negara tidak pernah memperhatikan aspirasi riil para pelaku perekonomian di kalangan menengah.
Dengan demikian perekonomi Indonesia lebih dikendalikan oleh persaingan bebas yang berimplikasi pada individualisme. Tentu saja dengan kebijakan ini berarti negara tidak pernah berpijak pada prinsip kebersamaan dan keadilan. Hal ini berarti rakyat miskin yang sebagian besarnya adalah warga Nahdliyin merupakan pihak yang paling dirugikan oleh kebijakan ekonomi negara.
Fakta ini terungkap dalam diskusi bertajuk NU dan Kekuatan Sosial Ekonomi yang diselen<>ggarakan oleh Lajnah Ta'lief wan Nasr Nahdlatul Ulama (LTNNU) Jawa Timur, PP Lakpesdam NU dan Serikat petani Indonesia (SPI) di Stand PBNU, lokasi Muktamar ke-32 NU Asrama Haji Sudiang Makassar, Kamis (25/3).
Selanjutnya forum diskusi ini merekomendasikan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), dalam hal ini para Muktamirin di komisi Program dan Rekomendasi agar, pengurus PBNU yang akan datang dapat mendesak pemerintah mengubah kebijakan perekonomian negara. Agar pemerintah Indonesia lebih mengedepankan industri perekonomian dalam negeri yang bersinggungan langsung dengan rakyat bawah.
Agar perekonomian rakyat juga meningkat seiring laju perekonomian makro, bukan sebaliknya perekonomian rakyat justru turun tertinggal dan terjepit di tengah melambungnya perekonomian negara dan global. (min)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Larangan Pamer dan Bangga dengan Dosa-dosa
2
Khutbah Jumat: Membumikan Akhlak Nabi di Tengah Krisis Keteladanan
3
Pastikan Arah Kiblat Tepat Mengarah ke Ka'bah Sore ini
4
Khutbah Jumat: Sesuatu yang Berlebihan itu Tidak Baik, Termasuk Polusi Suara
5
Trump Turunkan Tarif Impor Jadi 19 Persen, Ini Syarat yang Harus Indonesia Penuhi
6
Khutbah Jumat: Meneguhkan Qanaah dan Syukur di Tengah Arus Hedonisme
Terkini
Lihat Semua
