Kang Said: Ketua NU Seluruh Tingkatan Dilarang Nyalon Jabatan Politik

Brebes, NU Online
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj kembali menegaskan Ketua NU di seluruh tingkatan dilarang mencalonkan diri dalam jabatan politik. Baik itu sebagai calon Presiden, Wakil Presiden, Gubernur, Wakil gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati.

“Kuwalat, kalau Ketua Umum Tanfidziyah maupun Rais Aam NU Nyalon Presiden,” ujarnya saat memberikan tausiyah pada peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-87 NU di Gedung MWC NU Losari Brebes Ahad (25/7).<>

Menurut dia, NU dilahirkan justru untuk mewadahi pilihan untuk menghindari kegiatan politik. Sebab faham ahlussunah wal jamaah lahir dari kelompok-kelompok non politik. Namun tidak berarti NU anti politik. Politik NU adalah politik kebangsaan yang menuju kepada kemaslahatan bersama.

“NU tidak alergi politik, tapi demi kemaslahatan umat maka NU tidak mau sibuk dengan politik,” tegasnya.

Jangan sampai, lanjutnya, orang mengejar jabatan ketua umum NU hanya sebagai batu loncatan untuk meraih jabatan politik. Yang kecewa adalah Nahdliyin yang memberi kepercayaan. “Selain ketua umum, bolehlah nyalon Presiden sekalipun,” ucapnya mantap.

Justru, sambungnya, NU mengharapkan para pemimpin daerah dipegang oleh orang-orang NU sebagai perwujudan pendistribusian kader. “Kalau bisa Ketua Partai Demokrat, Golkar, PKB, PDI semuanya dijabat orang NU,” ucapnya lantang.

Termasuk, masih kata Kang Said, seluruh Gubernur, Bupati, Camat sampai Kepala Desa dipegang orang NU. “Sangat keliru, kalau orang NU hanya kebagian membaca doa saja,” selorohnya disambut tawa hadirin.

Perlakuan diskriminasi kepada NU, jelasnya, sudah ditimpakan sejak masa orde baru. Sehingga orang-orang NU selalu dipinggirkan dengan berbagai cibiran. “Saat reformasi ini, tidak ada diskriminasi. Jadi orang NU sudah selayaknya dengan kecakapan dan kemampuan yang dimiliki bisa berkiprah pada tempat-tempat yang strategis,” gugatnya.

Selain itu, Kang Said juga menyoroti tentang timpangnya pendidikan di Indonesia. Dia menilai kalau sistem pendidikan di Indonesia masih mengadopsi budaya penjajah Belanda. Yakni dengan adanya pemisahan pendidikan berbasis agama dengan berbasis umum. Pendidikan yang berbasis agama di tangani Kementerian Agama sedangkan yang umum ditangani Kementerian Pendidikan Nasional. Padahal pada jalur yang sama untuk mencerdaskan bangsa.

“Bila cara pandang dan hidup yang berbeda ini dipertahankan terus, akan sangat membahayakan Indonesia,” ungkapnya.

Dapat kita lihat, bagaimana perilaku kehidupan anak-anak lulusan kuliah di Lirboyo dan di UI Jakarta. Mereka memiliki cara pandang, peradaban dan budaya yang sangat jauh berbeda. Termasuk dalam kehidupan rumah tangganya.

Kang Said memberi konsep, pendidikan yang diterapkan pesanteren adalah yang terkokoh. Terbukti, penjajah kalang kabut dengan perjuangan yang digerakan perjuangan orang-orang pesanteren. “Pendidikan pesanteren lahir sejak bahkan sebelum zaman penjajahan dan hingga kini masih kokoh,” ungkapnya.

Di dalam pesanteren, siang hari santri mendalami ilmu-ilmu umum sedangkan bila sore hingga malam hari menggeluti pengajian. “Sungguh ironis, ketika pendidikan pesanteren yang nyata-nyata telah memberi kontribusi nyata terhadap tingginya peradaban bangsa, malah dianaktirikan,” pungkasnya.

Sementara, Ketua Panitia pelaksana Harlah ke-87 NU tingkat Majelis Wakil Cabang (MWC) NU Losari H Mufid Marzuki menjelaskan, kegiatan ini juga sekaligus untuk menyambut datangnya bulan Ramadhan.

Mufid juga menjelaskan, sebelumnya, telah dilakukan pelantikan Pengurus Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Losari. Mereka yang dilantik adalah PAC IPNU-IPPNU periode 2010-2011. Sebagai Ketua IPNU Kisnandar dan IPPNU Dofiroh.

Hadir dalam kesempatan tersebut Ketua PC NU Brebes H Athoillah beserta jajaran pengurus PC NU, Ketua PC Muslimat NU Hj Nurhalimah dan jajaran pengurus lainnya, Pengurus MWC dan Ranting se Kec. Losari, Muspika Losari, serta ribuan Nahdliyin. (was)