Kacung Marijan: Tak harus Ada Penyeragaman Sistem Pemilihan Gubernur

Jakarta, NU Online
Pengamat Politik Kacung Marijan berpendapat sejumlah pendapat tentang sistem pemilihan gubernur yang mengemuka belakangan ini bisa diselesaikan dengan cara tidak harus ada keseragaman sistem, tetapi melihat situasi dan kondisi daerahnya.

Hal ini disampaikan ketika menjadi narasumber dalam diskusi “Gubernur Siapa yang Pilih?” yang diselenggarakan oleh DPP PKB di Jakarta, Ahad (30/1).<>

“Gubernur Sumsel ngak setuju dipilih oleh DPRD, tapi gubernur Jatim bilangnya lain. Kalau dari pemilihan langsung terus dipilih oleh DPRD seperti pindah dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain,” kata salah satu ketua PBNU ini.

Salah satu provinsi yang ingin gubernurnya dipilih oleh DPRD adalah Papua Barat, yang melakukan audiensi ke PBNU beberapa waktu lalu, karena masyarakat dianggap belum siap. Pemilihan langsung malah memicu konflik antar anggota masyarakat, dalam pertemuan antara para anggota DPRD dan Ketua PBNU Slamet Effendy Yusuf.

Dua model sistem pemilihan gubernur yang mengemuka adalah pemilihan langsung dan pemilihan oleh anggota DPRD. Munculnya wacana gubernur kembali dipilih oleh DPRD salah satunya didasari oleh upaya melakukan efisiensi dan ongkos sosial yang juga mahal. Pemiihan gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu menghabiskan anggaran pemerintah sekitar 900 milyar rupiah.

Alasan lainnya, yang dikemukakan oleh Depdagri dan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) tentang pemilihan oleh DPRD adalah, gubernur lebih banyak mewakili pemerintah pusat untuk melakukan koordinasi dengan para bupati dan walikota sehingga tak banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, jika dilakukan pemilihan langsung, tak seimbang antara biaya yang dikeluarkan dengan hasil yang dicapai.

Malik Haramain, anggota FPKB menjelaskan, Indonesia memiliki pengalaman empat sistem pemilihan gubernur, yaitu ditunjuk oleh presiden, diusulkan oleh DPRD dan diputuskan oleh presiden, dipilih oleh DPRD dan pemilihan langsung oleh masyarakat.

“Kalau pemilihan langsung kelebihannya memiliki legitimasi yang kuat dan ada stabilitas politik karena DPRD tidak bisa memecatnya,” kata Malik.

Untuk mengatasi masalah besarnya biaya, Kacung mengusulkan pemilihan secara bersamaan antara Pilpres dan pemilihan gubernur atau dengan menggunakan sistem plurality, mereka yang memiliki suara terbesar secara otomatis langsung terpiih, tidak ada pemilihan tahap ke dua seperti yang selama ini terjadi.

“Besarnya dukungan tidak otomatis kinerjanya semakin baik. Ada kepala daerah yang memperolah dukungan besar tapi kinerjanya jelek, tapi ada yang dukungannya kecil tapi kinerjanya bagus,” terangnya.

Sementara itu untuk mengurangi money politic, bisa dilakukan dengan membatasi pengeluaran calon dengan acuan Pendapatan Asli Daerah (PAD)-nya. “Mereka yang pengeluarannya melebihi ketentuan bisa langsung didiskualifikasi,” tandasnya.

Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga hadir dalam diskusi tersebut menegaskan partainya cenderung menginginkan agar gubernur tidak dipilih secara langsung melainkan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

"PKB berpandangan bahwa gubernur lebih baik dipilih oleh DPRD dan mendapat pengesahan dari Presiden. Alasannya, pemilihan kepala daerah secara langsung memakan biaya sangat tinggi. Tapi pemilihan oleh DPRD ini harus matang, tidak sekadar karena spontanitas," katanya.

PBNU dalam salah satu rekomendasinya dalam Muktamar ke-32 di Makassar 2010 lalu juga menginginkan agar gubernur dipilih oleh DPRD saja mengingat berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya. (mkf)