Jakarta, NU Online
Dibuatnya referendum larangan pembangunan menara azan oleh pemerintah Swiss sejak dua bulan lalu memancing opini negatif dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi-organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia.
Berbagai ormas Islam menyesalkan adanya referendum pelarangan pembangunan menara masjid di Swiss. Agama atau kepercayaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu ataupun dilarang oleh pihak lain. Oleh karena itu, lambang-lambang keagamaan pun bukan merupakan obyek yang patut dijadikan sasaran referendum.<>
Hal ini ditegaskan oleh Ketua PBNU Prof Dr Said Aqil Siraj dalam acara seminar "Menuju Tata Dunia Baru yang Damai, Sejahtera, dan Adil" di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Ahad (27/12).
"Kami sungguh-sungguh menyesal atas penyelenggaraan referendum pelarangan pembangunan menara masjid di Swiss. Rasa penyesalan itu disebabkan oleh keyakinan kami bahwa di dalam menegakkan hak asasi manusia, maka ikon-ikon keagamaan bukanlah merupakan hal yang patut dijadikan obyek referendum. Agama itu bagian paling asasi manusia. Jadi tidak boleh diganggu dan dilarang pihak lain," tegas Said.
Dia menambahkan, tidak terbayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia seandainya cara referendum seperti itu dilakukan oleh umat beragama di Indonesia untuk mengeliminasi kehidupan mereka yang berbeda agama.
Tak tinggal diam, menanggapi isu sensitif ini pun, berbagai ormas Islam di Indonesia bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Lembaga Persahabatan Indonesia-Libya (LPLI), membuat petisi penolakan referendum Swiss tersebut. Petisi tersebut kemudian akan disampaikan kepada pemerintah Swiss melalui PBB. (c-20/mad)
Dibuatnya referendum larangan pembangunan menara azan oleh pemerintah Swiss sejak dua bulan lalu memancing opini negatif dari berbagai pihak, termasuk dari organisasi-organisasi masyarakat Islam yang ada di Indonesia.
Berbagai ormas Islam menyesalkan adanya referendum pelarangan pembangunan menara masjid di Swiss. Agama atau kepercayaan merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh diganggu ataupun dilarang oleh pihak lain. Oleh karena itu, lambang-lambang keagamaan pun bukan merupakan obyek yang patut dijadikan sasaran referendum.<>
Hal ini ditegaskan oleh Ketua PBNU Prof Dr Said Aqil Siraj dalam acara seminar "Menuju Tata Dunia Baru yang Damai, Sejahtera, dan Adil" di Hotel Sahid Jaya, Jakarta, Ahad (27/12).
"Kami sungguh-sungguh menyesal atas penyelenggaraan referendum pelarangan pembangunan menara masjid di Swiss. Rasa penyesalan itu disebabkan oleh keyakinan kami bahwa di dalam menegakkan hak asasi manusia, maka ikon-ikon keagamaan bukanlah merupakan hal yang patut dijadikan obyek referendum. Agama itu bagian paling asasi manusia. Jadi tidak boleh diganggu dan dilarang pihak lain," tegas Said.
Dia menambahkan, tidak terbayangkan apa yang akan terjadi di Indonesia seandainya cara referendum seperti itu dilakukan oleh umat beragama di Indonesia untuk mengeliminasi kehidupan mereka yang berbeda agama.
Tak tinggal diam, menanggapi isu sensitif ini pun, berbagai ormas Islam di Indonesia bersama dengan pemerintah, dalam hal ini Departemen Luar Negeri (Deplu) dan Lembaga Persahabatan Indonesia-Libya (LPLI), membuat petisi penolakan referendum Swiss tersebut. Petisi tersebut kemudian akan disampaikan kepada pemerintah Swiss melalui PBB. (c-20/mad)
Terpopuler
1
LBH Ansor Terima Laporan PMI Terlantar Korban TPPO di Kamboja, Butuh Perlindungan dari Negara
2
Dukung Program Ketahanan Pangan, PWNU-HKTI Jabar Perkenalkan Teknologi Padi Empat Kali Panen
3
Menbud Fadli Zon Klaim Penulisan Ulang Sejarah Nasional Sedang Uji Publik
4
Guru Didenda Rp25 Juta, Ketum PBNU Soroti Minimnya Apresiasi dari Wali Murid
5
Kurangi Ketergantungan Gadget, Menteri PPPA Ajak Anak Hidupkan Permainan Tradisional
6
Gus Yahya Sampaikan Selamat kepada Juara Kaligrafi Internasional Asal Indonesia
Terkini
Lihat Semua
