Warta
Jaksa Agung: SKB untuk Ahmadiyah Terbit Pekan Depan
NU Online · Jumat, 25 April 2008 | 22:01 WIB
Jakarta, NU Online
Jaksa Agung Hendarman Supandji memperkirakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk Ahmadiyah bakal terbit pada pekan depan. Namun, ia tak bisa memastikan hari apa pada pekan depan itu.
"Ini, kan, amanat UU (Undang-undang). Kalau tidak mau, ya dicabut UU-nya," tegas Hendarman kepada wartawan di kantornya, Jalan Hasanudin, Jakarta, Jumat (25/4) kemarin.<>
Ia mengungkapkan, saat ini baru Departemen Agama yang sudah menyelesaikan surat keputusan bersama tersebut. "Sekarang ini baru diputuskan pada tingkat departemen," katanya.
Hendarman menambahkan, SKB itu merupakan surat ketetapan bersama yang pondasi awalnya harus memiliki dasar yang kuat. "Jadi, jika dikeluarkan harus ada prosedurnya," tandasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Pemuda Jemaat Ahmadiyah Indonesia Dudung Abdul Latief mengaku merasa tertekan. Bahkan, pasca fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Ahmadiyah sesat, telah menimbulkan kerugian besar. pun terkait ancaman pembubaran Ahmadiyah yang akan dilakukan pemerintah dengan SKB.
Menurut Dudung, sejak 2001, sekitar 73 masjid dan 100 lebih rumah milik jemaat Ahmadiyah telah dirusak kelompok yang tidak dikenal. "Dan, bahkan rata dengan tanah seperti di Lombok, di mana rumah tersebut dirusak," terangnya.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah agar melindungi keselamatan warga Ahmadiyah. Sebab, sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam negara.
"Selain kerusakan material, kami juga mendapat ancaman pembunuhan dari kelompok yang selama ini terkenal keras melarang Ahmadiyah berada di Indonesia," tuturnya. (okz/rif)
Jaksa Agung Hendarman Supandji memperkirakan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri untuk Ahmadiyah bakal terbit pada pekan depan. Namun, ia tak bisa memastikan hari apa pada pekan depan itu.
"Ini, kan, amanat UU (Undang-undang). Kalau tidak mau, ya dicabut UU-nya," tegas Hendarman kepada wartawan di kantornya, Jalan Hasanudin, Jakarta, Jumat (25/4) kemarin.<>
Ia mengungkapkan, saat ini baru Departemen Agama yang sudah menyelesaikan surat keputusan bersama tersebut. "Sekarang ini baru diputuskan pada tingkat departemen," katanya.
Hendarman menambahkan, SKB itu merupakan surat ketetapan bersama yang pondasi awalnya harus memiliki dasar yang kuat. "Jadi, jika dikeluarkan harus ada prosedurnya," tandasnya.
Di tempat terpisah, Ketua Umum Pemuda Jemaat Ahmadiyah Indonesia Dudung Abdul Latief mengaku merasa tertekan. Bahkan, pasca fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Ahmadiyah sesat, telah menimbulkan kerugian besar. pun terkait ancaman pembubaran Ahmadiyah yang akan dilakukan pemerintah dengan SKB.
Menurut Dudung, sejak 2001, sekitar 73 masjid dan 100 lebih rumah milik jemaat Ahmadiyah telah dirusak kelompok yang tidak dikenal. "Dan, bahkan rata dengan tanah seperti di Lombok, di mana rumah tersebut dirusak," terangnya.
Karena itu, pihaknya meminta pemerintah agar melindungi keselamatan warga Ahmadiyah. Sebab, sebagai warga negara Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dalam negara.
"Selain kerusakan material, kami juga mendapat ancaman pembunuhan dari kelompok yang selama ini terkenal keras melarang Ahmadiyah berada di Indonesia," tuturnya. (okz/rif)
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Refleksi Kemerdekaan, Perbaikan Spiritual dan Sosial Menuju Indonesia Emas 2045
2
Prabowo Klaim Selamatkan Rp300 Triliun APBN, Peringatkan Risiko Indonesia Jadi Negara Gagal
3
Khutbah Jumat Bahasa Sunda: Ngeusian Kamerdekaan ku Syukur jeung Nulad Sumanget Pahlawan
4
Gus Yahya Cerita Pengkritik Tajam, tapi Dukung Gus Dur Jadi Ketum PBNU Lagi
5
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
6
Ketua PBNU: Bayar Pajak Bernilai Ibadah, Tapi Korupsi Bikin Rakyat Sakit Hati
Terkini
Lihat Semua
