Hindari Korban Rakyat Sipil

Jakarta, NU.Online
Panglima TNI, Jenderal Endriartono Sutarto, memerintahkan jajarannya untuk menghindari korban rakyat sipil, dalam pelaksanaan tugas di Aceh.

"Hindari korban dari pihak rakyat. Jangan sakiti dan rugikan mereka. Berpenampilanlah sebagai prajurit profesional. Kalau itu bisa dilakukan, maka kepercayaan masyarakat akan mudah didapat. Jangan ambil tindakan yang merugikan dan membuat korban masyarakat," ujar Panglima TNI, dihadapan sejumlah perwira dan penguasa darurat militer, di Makodam, Iskandar Muda, Selasa (20/5).

Pertemuan yang berlangsung sekitar satu jam tersebut, diliput oleh sejumlah wartawan dari dalam dan luar negeri. Tidak ada yang disembunyikan dalam pertemuan itu.
 
Menurut Endriartono, aparat TNI di lapangan tidak melakukan tindakan yang merugikan rakyat, sehingga membuat masyarakat antipati. Bila ini terjadi maka apapun yang dilakukan menjadi nol. Dan bila dilakukan, maka komandan beserta prajurit akan diberikan sanksi Tetapi, bila mampu melaksanakan tugas seperti yang diamanahkan, maka pangkat mereka akan dinaikkan. "Tinggal pilih, mau naik pangkat, atau mau dipecat," ujarnya.
 
Menurutnya, saat ini tidak boleh main-main atau berbohong. Apapun yang dilakukan, dunia internasional akan tahu. "Saya tidak ingin dari kalian membuat laporan palsu," katanya.

Sebagai contoh, ujar Endriarto, apabila ada prajurit di lapangan yang bertindak karena emosi, lantas masyarakat menjadi korban, kemudian komandan melaporkan bahwa itu kecelakaan, dan menuduh korban adalah GAM, tetapi kemudian tidak terbukti, maka komandanpun akan mendapat sanksi. "Kalau ada laporan yang berbeda dengan kenyataan di lapangan, maka akan diberikan sanksi," katanya.

Menyangkut operasi militer yang digelar, Endriarto kembali mengatakan, bahwa tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan, dan ini merupakan upaya terakhir.
 
Begitupun menyangkut dengan pembakaran gedung sekolah yang terjadi, Panglima TNI mengatakan, pembakaran itu terjadi ditengah lengahnya aparat TNI. Karena itu, masyarakat diingatkan lebih banyak berpartisipasi, atau berupaya menghalang-halangi GAM yang merugikan masyarakat Aceh. Membakar sekolah, merupakan tindakan menghilangkan masa depan anak-anak. "Saya minta prajurit di lapangan untuk bisa berbuat maksimal, sehingga hal-hal seperti itu bisa dikurangi pada tingkat yang paling minimal," katanya.

Ditanya kalau ada tuduhan pembakaran itu dilakukan aparat TNI, ia mempersilahkan wartawan melihat sendiri kondisi di lapangan, serta tanyakan kepada masyarakat sekitar siapa yang membakar. "Kalau saya jawab, barangkali orang mengatakan, ya bapakkan panglima TNI, mana mau disebutkan TNI yang melakukan. Tetapi datang saja ke lokasi, tanyakan pada yang melihat siapa yang melakukan," katanya.

Meski begitu, kata mantan KSAD ini, masih terbuka kesempatan bagi anggota GAM yang mau menyerahkan diri. "Kalau mereka mau menyerah, jangan habisi. Tapi kalau masih bandel, tugas kau hanya satu, habisi. Bertempurlah sampai titik darah penghabisan," ucapnya.
 
Sementara di Bandung, Kepala Staf TNI-AD, Ramyzard Rycudu mengatakan, pihaknya akan langsung memecat anggota TNI yang bertindak menyimpang dengan menyakiti rakyat atau melakukan pemerasan di Aceh. "Kalau itu terjadi dan memang terbukti ada oknum TNI bertindak macam-macam, kami akan copot langsung," tandasnya.
 
Lebih jauh KSAD juga menekankan bahwa TNI akan melaksanakan operasi terpadu di Aceh sesuai proporsi tugasnya. "Jangan lupa, di sana juga ada operasi-operasi lainnya. Tugas TNI adalah untuk menciptakan ketenangan dan keamanan di sana dengan membasmi habis GAM," tandas dia.

Deplu adakan Briefing

Sementara itu Departemen Luar Negeri akan mengadakan briefing dengan duta besar negara-negara sahabat untuk memberi penjelasan mengenai keputusan pemerintah Indonesia mengenai operasi terpadu yang dilakukan di Nanggroe Aceh Darussalam.

Juru bicara Deplu Marty Natalegawa mengatakan bahwa pemerintah Indonesia memahami kekecewaan masyarakat internasional atas gagalnya kesepakatan penyelesaian damai dalam pertemuan di Tokyo hari Minggu. Namun, Marty juga mengingatkan kegagalan ini akibat dari keras kepalanya GAM yang selama ini tidak menerima gagasan damai yang diajukan pemerintah.
Marty menegaskan, pada dasarnya masyarakat internasional tetap mendukung keutuhan integritas dan kedaulatan NKRI. (Reuter/Si/Ant/Cih)