Hindari Cacat Moral, Perlu Standarisasi Pencalonan Kepada Daerah

Depok, NU Online
Rais syuriyah PBNU KH Hasyim Muzadi menyatakan, Indonesia perlu punya standarisasi dalam pencalonan kepala daerah agar tidak muncul calon-calon yang cacat moral.

“Harus ada standar kepada daerah, jangan serahkan pada masyarakat saja. Perlu ada aturan khusus yang membahas pencalonan ini,” kata Hasyim di kediamannya, pesantren Al Hikam II di Beji, Depok kemarin.<>

Hasyim menyatakan, persyaratan kepala daerah yang ada saat ini memang belum cukup. Karena itu, banyak celah yang dapat memunculkan calon-calon kepada daerah yang resistensinya tinggi.

Soal munculnya calon kepala daerah dari kalangan artis yang kurang layak, menurutnya merupakan bukti lemahnya persyaratan yang ada saat ini. Gejala ini, jelasnya harus segera disikapi pemerintah agar masyarakat tidak terjebak pada pilihan sendiri.

“Pemerintah harus melindungi rakyatnya, termasuk dalam persoalan calon pemimpinnya. Harus jelas ukuran standarnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan karakter masyarakat Indonesia yang masih belum mandiri dalam memilih calon kepala daerah. Masih ada pengaruh yang menuntukan sikap mereka..

“Jadi, ini sangatlah berbahaya jika terus dibiarkan,” jelasnya.

Pemerintah, lanjutnya, dengan menekan celah-celah itu dengan menyusun aturan baku soal kepala daerah. Aturan tersebut, imbuhnya, bersifat mengikat dan wajib dipatuhi sehingga tidak ada partai politik yang berusaha menafsirkan berbeda-beda.

“Cacat moral jelas tidak pantas. Bukan pemasungan demokrasi, tapi tidak satu pun orang ingin dipimpin oleh pemimpin yang tidak memiliki ilmu,” terangnya.

Ia pun menyesalkan sejumlah partai politik yang mengusung calon kepala daerah tanpa pertimbangan yang matang, sehingga yang menjadi ukuran hanya popularitas semata. Hal ini dipengaruhi dengan karakter pemilih yang pragmatis.

Pada bagian lain, soal Pemilukada dikembalikan ke DPRD, ia mengatakan, masyarakat saat ini belum banyak yang bisa memilih pemimpin karena faktor kemiskinan dan lemahnya ekonomi. Keadaan tersebut, imbuhnya, dapat mempengaruhi pilihan.

“Ya coba, masyarakat kita itu masih belum bisa memilih. Buktinya musih kampanye, lihat saja sendiri,” tuturnya. (mad)